Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Hasil validasi lapangan tim penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 menemukan sejumlah domisili abal-abal.
Disinyalir hingga hari ini ada belasan domisili palsu.
Belasan domisili yang ternyata palsu tersebut diprediksi akan terus bertambah. Dinas Pendidikan (Dindik) Gresik bakal mendiskualifikasi.
• Peduli Masyarakat, Kejaksaan Negeri Gresik Gelar Bazar Sembako Murah Jelang Hari Raya Idul Fitri
• Banyak Keluhan Terkait Domisili yang Tak Valid, Dindik Gresik Tunda Pengumuman PPDB
• Mau Salip Truk Tronton dari Sebelah Kiri, Perempuan dari Gresik Ini Terpeleset dan Tewas Terlindas
Ketua Penyelenggara PPDB 2019 Nur Maslichah saat ditemui di posko PPDB Dispendik mengatakan hingga pukul 16:00 WIB. Pihaknya sudah mengumpulkan belasan domisili yang disinyalir tidak sesuai tempat tinggal.
"Disinyalir ada belasan tetapi untuk jumlah pastinya masih belum diketahui pasti karena masih proses pendataan,” ujarnya, Jum'at (24/5/2019).
Lanjut Maslichah pihaknya memperkirakan belasan surat domisili tersebut masih ada kemungkinan bertambah. Sebab, belum sepenuhnya berkas masuk ke Dindik.
Diketahui, sebagai syarat mengeluarkan surat domisili itu minimal sudah tinggal enam bulan. Setelah Itu baru boleh menggunakan surat domisili untuk syarat PPDB.
“Kalau ditemukan artinya didiskualifikasi, kuota nanti akan diisi urutan berikutnya,” ucap Ica sapaan akrabnya.
Ica berharap siswa yang diterima memang sesuai jarak tempat tinggal ke sekolah. Tidak ada manipulasi sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.
Selain adanya domisili abal-abal, Ica mengatakan banyak juga surat domisili yang memang sesuai.
Dia mencontohkan seperti di wilayah Driyorejo. Disana memang banyak pendatang. Kemudian di Kebomas.
“Ada yang bapaknya penjual bakso dari luar kota tinggal disitu anaknya juga disekolahkan ini sesuai,” terangnya.
Sementara itu, Kepala SMPN 3 Gresik Setyorini mengaku sudah selesai memvalidasi ratusan pendaftar. Sebab sebelumnya di SMPN 3 banyak ditemukan jarak domisili kembar.
"Sudah selesai dan sudah kami setorkan ke dinas,” kata dia.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Gresik Khoirul Huda meminta Dispendik agar tegas jika menemukan pelanggaran surat domisili.