Baca tanpa iklan
Jadi, sebenarnya dengan kondisi seperti itu, calon wakil presiden 01 ini tidak layak menjadi calon wakil presiden karena dia masih menjawbat sebagai representasi kepentingan BUMN dari anak perusahaan BUMN dan itu melanggar pasal.
Pasal 227 huruf p Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu. Ini alasan untuk diskualifikasi yang paling tegas,” ujar Bambang Widjojanto dengan tegas.
Tampak wajah Vasco, termangu mendengar Bambang Widjojanto secara rinci, sehingga ia merasakan apa yang disampaikan oleh Ketua Tim Hukum BPN Prabowo-Sandiaga itu sangat mengerikan.
“Wih, ini mengerikan banget ya. Kalau saya pribadi begini pak, dari sisi namanya aja ya pak beliau ini kan dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah, masak bukan dibilang perusahaan negara? Sudah jelas namanya Bank Negara Indonesia.
Mau dibilang swasta itu perusahaan? Dari sisi basis pengetahuan, namanya saja sudah jelas-jelas bank negara, apalagi dengan Pak BW (Bambang Widjonajto.red) menjelaskan, dasar landasan hukumnya nih dari putusan Mahkamah Agung tadi ya pak ya yang betul betul bisa mencitrakan dan menjelaskan secara tegas bahwa anak perusahaan BUMN pun itu berstatus BUMN,” tegas Vasco.
“Satu lagi supaya jangan dilupakan, kenapa pasal itu menjadi penting? Karena pasal itu punya dasar filosofi seorang wakil pejabat tidak boleh menjadi presiden, tidak boleh menjadi pejabat ini karena ada potential corrupt di situ, ada conflict of interest.
Sedangkan, conflict of interest itu adalah akar dari korupsi. Itu yang penting karena ada filosofinya gitu loh. Nah kenapa begitu? Karena kita menginginkan pemimpin kita tidak punyamasalah dengan potential corrupt itu, kan korupsi musuh kita bersama,” papar Bambang Widjojanto.
“Jadi bisa didiskualifikasi dong Pak kalo gitu? Sudah jelas-jelas begitu Pak,” tanya Vasco.
• Bambang Widjojanto Yakin Putusan Mahkamah Agung Ini Menangkan Prabowo-Sandi,Jokowi Terdiskualifikasi
“Minta dukungan dari masyarakat doanya mudah-mudahan MK terbuka hatinya. Sebenarnya secara hukum sudah selesai ini. Tinggal apakah MK mempunyai kemauan untuk menggukan argumen sebagai dasar untuk memutuskan.
Kita ga bisa mendikte MK. Karena MK punya kebijakan dan kebajikan sendiri. Kita berdoa dan mudah-mudahan masyarakat Indonesia mendoakan hal ini juga. Tidak ada yang tidak mungkin kalau memang Allah sudah berkehendak,” jelas Bambang Widjojanto.
“Ini ada informasi lainnya, di dalam permohonan kami mengatakan, bahwa Pak Jokowi sebagai calon presiden itu ternyata memberikan sumbangan dana kampanye dan itu bagus ga ada masalah jumlahnya Rp 19 M ya. Tapi kemudian, yang menjadi persoalan ternyata beliau di dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara yang dilaporkannya hanya punya uang Rp 6 M terus tim dari pemenang pemilu mengatakan Pak Jokowi tidak pernah memberi sumbangan.
Saya mendapatkan laporan dari Bawaslu. Ini laporannya kayak gini. Nanti bisa saya kasih ke Vasco. Itu jelas, misalnya Provinsi Jambi pada tanggal 7 Februari 2019 ada Rp 500 juta berasal dari calon presiden atas nama Ir. Joko Widodo. Lagi, misalnya di Provonsi Jambi juga 15 Desember 2018 ada Rp 300 juta, DI Provinsi Sumatera Selatan ada Rp. 500 juta, di Lampung, Riau, Jakarta, Jawa Barat,”
• 7 Dugaan Kecurangan Jokowi-Maruf Dibongkar Tim Prabowo-Sandi, Harta Jokowi hingga Buzzer Polisi
“Dokumen ini dari Bawaslu. Anda mau menolak pernyataan seperti ini? Menurut saya, ga bisa lagi dan ini menurut saya sudahlah jangan terlalu banyak memfabrikasi kebohongan karena semakin berbuat bohong, semakin dibukakan hijab-hijab.
Kan artinya dia berbuat curang atau tidak jujur setidaknya. Itu uang Rp 19 M ituuangnya siapa karena cuman punya uang Rp 6 M? Jelaskan dong. Kan kita tidak mau punya pemimpin yang punya problem moral seperti itu,” jelas Bambang Widjojanto dengan tegas.
Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul BW Yakin Putusan Mahkamah Agung Ini Bisa Menangkan Prabowo-Sandi, Pakar Hukum Ungkap Hal Sebaliknya