Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Pemberlakuan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diharapkan bisa memicu pemerataan pendidikan.
Selain itu siswa diharapkan menempuh pendidikan di sekolah terdekat dari rumahnya.
Namun untuk beberapa desa, sistem zonasi justru menjauhkan mereka dari sekolah.
Ada sejumlah desa dengan jarak nanggung, atau sering disebut blank spot zonasi.
• PPDB Gelombang Dua Tetap Tidak Diminati, Hanya Dua SMP di Tulungagung Yang Terpenuhi Pagunya
• 4 Program Keahlian di PPDB SMKN 13 Kota Malang Masih Kurang Siswa, Kondisi Lokasi Jadi Faktornya
Desa-desa ini jaraknya sangat jauh dari SMP Negeri manapun.
Sehingga saat bersaing dengan patokan jarak rumah ke sekolah, mereka pasti kalah dengan desa lainnya.
Seperti yang diungkapkan seorang wali murid, sebut saja Nanang, asal Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu.
“SMP paling dekat dari sini SMPN 2 Tulungagung sama SMPN 2 Sumbergempol. Tapi kali kalah dekat kalau bersaing dengan desa-desa lain,” ucap Anang.
Pilihan yang masuk akal baginya adalah menyekolahkan anaknya ke swasta.
Namun di Tulungagung tidak banyak pilihan sekolah swasta, apalagi yang biayanya murah.
Nanang pun menunggu kesempatan PPDB perpanjangan.
Namun dengan PPDB perpanjangan, sekolah yang bisa dimasuki anaknya justru lebih jauh lagi.
“Sekolah yang pagunya belum terpenuhi paling di SMPN 5. Itu justru lebih jauh lagi dari desa kami,” katanya.
Nanang menilai, zonasi justru menimbulkan korban yang luput dari perhatian.
Para siswa harus bersekolah di SMP Negeri yang lebih jauh dari rumahnya.
Hal serupa juga berlaku bagi warga Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman.
Sekolah terdekat adalah SMPN 1 dan SMPN 2 Kauman.
Namun mereka pasti kalah jika bersaing jarak dengan desa-desa lain.
• Dampak Sistem Zonasi PPDB 2019, Anggota DPRD Jember dan Sang Anak Jadi Korban, Sebut Perlu Evaluasi
• Pagu Hanya Tersedia 288 Siswa, Pendaftar PPDB SMPN 1 Mojosari 2019 di Hari Pertama Capai 480 Orang
“Kalau mau sekolah ke Pagerwojo sana. Jaraknya sangat jauh dan medannya naik gunung,” keluh wali murid lainnya, yang dipanggil Yanto.
Mereka berharap, ada kebijakan khusus terkait penerapan zonasi.
Keberadaan desa dengan jarak nanggung ini juga diakui Disdikpora Tulungagung.
Keberadaan desa blank spot zonasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi PPDB tahun berikutnya. (Surya/David Yohanes)