Kader Perempuan Terbanyak di DPRD Jatim, PKB: Arah Perjuangan Kami untuk Perempuan Sudah Jelas

Penulis: Bobby Constantine Koloway
Editor: Yoni Iskandar
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Beberapa perempuan kader PKB lolos menjadi Anggota DPRD Jatim periode 2019-2024.

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengirim kader perempuan terbanyak ke DPRD Jatim dibandingkan partai lain. Total, 11 dari 25 Anggota Fraksi PKB merupakan perempuan.

Dengan jumlah sebanyak itu, PKB menjadi penyumbang kader terbanyak terhadap 22 anggota dewan perempuan dari total 120 anggota DPRD Jatim.

Selain PKB, ada PDI Perjuangan yang memiliki 8 Anggota DPRD perempuan, disusul Partai Demokrat, Partai Nasdem dan PPP masing-masing satu orang.

Sementara Partai Gerindra, Golkar, PAN, PKS, Hanura, dan PBB, gagal meloloskan kader-kader perempuan ke DPRD Jatim.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, satu di antara Anggota Fraksi PKB periode 2019-2024, Hikmah Bafaqih menjelaskan bahwa partainya memang memberikan peluang sebesar-besarnya kepada kader perempuan untuk berkarya di berbagai bidang.

"PKB dari awal pendiriannya semangat dalam memperhatikan kelompok marjinal sangat kuat," kata Hikmah kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya Sabtu (31/8/2019).

Pada saat Pencalegan di pemilu 2019, PKB di Jawa Timur bahkan menempatkan beberapa kader perempuan berada di nomor urut 1.

Hal ini menjadi bukti bahwa partai tersebut memberikan peluang sebesar-besarnya agar perempuan dapat berkiprah di legislatif.

"Di dalam konteks Jatim, PKB memang sangat percaya kepada kader perempuannya," kata Hikmah.

"Tidak hanya di kedewanan, namun di struktur partai pun kami yang berada di partai mendapat posisi bagus sesuai dengan kapasitas yang dimiliki," kata Wakil Ketua DPW PKB Jatim ini kepada Tribunjatim.com.

Terkait, isi UU perlindungan perempuan PKB juga konsisten dalam menjaga hak-hak perempuan.

Di antaranya melalui Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang sedang digodok DPR RI.

Belakangan ragam penolakan RUU PKS santer mengemuka lantaran dinilai tak sesuai dengan Pancasila, nilai-nilai agama dan adat ketimuran.

"Di Sisi isu, garapan PKB akan dikerjakan itu jelas. Misalnya, Cak Imin (Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB) menjelaskan bahwa undang-undang penghapusan kekerasan seksual itu sama sekali enggak liberal. Masa membela perempuan dikatakan liberal? di mana libelarnya?," sindirnya.

"Prinsipnya untuk Isu perempuan dan Marginal PKB selalu berada di Garda terdepan," kata perempuan yang juga menjadi Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang ini.

Termasuk soal jabatan di Alat Kelengkapan Dewan (AKD), PKB disinyalir akan memberikan kesempatan yang sama kepada kader perempuan.

50 Anggota Juanda Cyclist Community Rasakan Sensasi Bersepeda dari Gilimanuk ke Denpasar Bali

Hasil Bhayangkara FC Vs Persebaya, David da Silva Cetak Gol di Laga Debut, Bajul Ijo Menang 0-2

Incar Ketua Komisi E DPRD Jatim, PDIP Fokus Perhatikan Kesejahteraan Rakyat Kecil

Halaman
12

Berita Terkini