Baca tanpa iklan
Usman Hamid Direktur Amnesty International nilai Kabinet Jokowi E, Najwa Shihab, "enggak ada bagusnya?"
TRIBUNJATIM.COM - Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International mengkritik Presiden Jokowi soal pengangkatan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan.
Sebagaimana diketahui, Jokowi baru saja mengumumkan barisan menterinya di Istana Merdeka pada Rabu (23/10/2019) pagi.
Kritikan Usman Hamid pada Jokowi diungkapkan saat menjadi bintang tamu di acara "Mata Najwa" pada Rabu malam.
• Alasan Jokowi Pilih Terawan, Tito Karnavian, dan Yasonna Laoly, Jadi Menteri di Kabinet Jilid II
Mulanya, Usman Hamid memberi nilai yang cukup buruk bagi Susunan Kabinet Jokowi pada periode 2019-2024.
Bahkan saat ditanya penilaian pada susunan kabinet 2019-2024, Usman Hamid memberikan nilai E.
• Wakil Menteri yang Dipilih Jokowi untuk Jaga Keseimbangan, Sekjen PPP Tak Ragu Minta Jatah
Seperti nilai dalam perkuliahan, E adalah nilai paling buruk yang menandakan seorang mahasiswa tidak lulus dalam sebuah ujian.
"E itu enggak lulus, E itu 0," kata Usman Hamid.
Seakan tak percaya, Najwa Shihab lantas memastikan hal tersebut.
"Masak enggak ada bagusnya sekali?," kata Najwa Shihab.
• Bocoran Nama-nama Wakil Menteri yang Akan Diumumkan Presiden Jokowi, Siapa Saja?
Usman Hamid menyinggung adanya dugaan pelanggaran HAM yang kini masih membayangi Prabowo Subianto.
"Saya kira agak susah dari sudut pandang Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengangkatan Prabowo itu menimbulkan persoalan serius," kata Usman Hamid.
Meski Prabowo Subianto belum tentu bersalah, namun lebih baik Ketum Gerindra itu dibebastugaskan ketimbang menjadi menteri.
"Meskipun saya tidak mengatakan Prabowo pasti bersalah, justru proses hukum yang harusnya diselesaikan ternyata tidak pernah diselesaikan semestinya Prabowo dilepas, dibebastugaskan, dinyatakan tidak bersalah itu jauh lebih baik," kata Usman Hamid.
• 10 Fakta Kevin Aluwi, CEO Baru GoJek yang Masih Muda, Jejak Kariernya Tak Main-main!
Jika pengamat politik Yunarto Wijaya lebih menyoroti tidak adanya perlibatan KPK pada pembentukan kabinet, Usman Hamid justu menyoroti tidak adanya pertimbangan Komnas HAM.