Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Puluhan warga dari tiga kelurahan yang terdampak batu bara PT Gresik Jasa Tama (GJT) dikumpulkan di Kantor DPRD Gresik, Rabu (11/12/2019).
Mereka bertemu langsung oleh Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani dan Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Gresik.
Samsul Ma'arif warga Kelurahan Kemuteran mengaku, pada pertemuan terakhir pihak PT Gresik Jasa Tama (GJT) merasa telah memberi apapun ke warga.
Salah satunya jaring untuk mengurangi polusi debu.
Namun, menurut warga, jaring tersebut tidak berpengaruh sama sekali.
Oleh karena itu, warga meminta aktivitas bongkar muat direlokasi.
"Warga tetap minta aktivitas bongkar muat direlokasi," ujarnya.
• INGAT, Tak Ada Perpanjangan Pemutihan Pajak Kendaraan, Layanan Samsat Buka hingga Pukul 22.00 WIB
Pihaknya tidak ingin crane bongkar muat disini.
Sebab, imbasnya menimbulkan penyakit bagi warga.
"Katanya bongkar muat disini cost lebih murah dibanding Lamongan dan Probolinggo. Dia untung besar kita kena penyakit semua," tegasnya.
Uji kepekatan udara yang dijanjikan juga tidak pernah ada sama sekali.
Pada tahun 2015 lalu, warga juga sudah turun ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tetapi malah dilempar ke KSOP.
• Asyik Liburan di Denpasar Bali, Pria ini Malah Ditangkap Polisi, Mobil Warga Tulungagung Jadi Bukti
Padahal, aktivitas batu bara juga terjadi di kawasan Maspion, tetapi warga disana tidak ada protes. Sebab, jarak dengan rumah warga sejauh 4 Km.
"Kalau disini jaraknya sangat dekat, bongkar muat dengan pemukiman warga," tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh warga Kelurahan Lumpur dan Kelurahan Kroman menegaskan relokasi harga mati.
"Perminyaan seluruh warga Kroman direlokasi. Kroman banjir penyakit kami minta pada Ketua DPRD Gresik itu saja," paparnya.
• KRONOLOGI Driver Taksi Online di Malang Diduga Lecehkan Penumpangnya, Nyaris Diamuk Massa
Sementara itu, salah satu ibu bernama Titik Prawati Hesti tidak kuasa menahan emosinya. Akibat debu batu bara, anaknya yang masih balita ikut terdampak.
"Apakah rela seorang bayi menghirup debu batu bara selama 13 tahun. Kami tidak mau menggadaikan kesehatan dengan nominal berapapun. Itu tidak bisa," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik, Fandi Akhmad Yani menuturkan, pertemuan kali ini, ia ingin mendengar langsung keluhan dari masyrakat.
Apalagi, DPRD tidak bisa menghentikan aktivitas bongkar muat itu karena merupakan wilayah KSOP.
"Kita hanya bisa menjembatani, masalah administrasi perizinan biar aparat yang menyampaikan," ucapnya.
• Nilai Tukar Nelayan Jawa Timur pada November 2019 Turun Sebesar 2,17 Persen, Ini Penyebabnya
Pihaknya telah menyampaikan hal ini ke Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo dan sudah dicek.
Lebih lanjut, Yani mengaku bahwa masyarakat tidak akan menghentikan.
Asal, aktivitas bongkar muat batubara geser di pelabuhan lain.
"Kita sudah menyampaikan ini kepada Pelindo dan Jasa Tama. Jawaban ini belum disepakati, Mereka meminta forum resmi," tuturnya.
Setelah mendengar keluhan langsung dari warga terdampak. Yani melanjutkan akan mengumpulkan komisi terkait untuk membahas hal ini.
"Nanti akan ada forum resmi bersama PT Gresik Jasa Tama (GJT), Pelindo, KSOP, Polres Gresik dan warga terdampak juga hadir," tutupnya.
• Sindikat Pemalsu Dokumen Negara Diringkus, Tawarkan Jasa Pembuatan SIM, KTP dan Ijazah Via Online