Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk masyarakat tidak mampu dikenal sebagai jalur mitra warga atau jalur afirmasi.
Tahun ini, PPDB jalur afirmasi memakai data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang dikelola Dinas Sosial dan terdata di Dispendukcapil.
Kasubag Penyusunan Program dan Pelaporan Dindik Kota Surabaya, Tri Aji Nugroho menjelaskan, sesuai dengan Permendikbud, kuota PPDB jalur afirmasi akan dialokasikan sebanyak 15 persen dari daya tampung sekolah seluruhnya.
Pendaftaran MBR, dikatakan Aji, melalui Ketua RW setempat dengan memasukan NIK (Nomor Induk Kependudukan) dan alamat domisili warganya.
• PPDB SMA/SMK Negeri di Jatim Full Online, Verifikasi Berkas Setelah Masa Pandemi Corona Berakhir
Maka, secara otomatis, data yang dilaporkan itu kemudian masuk ke aplikasi lurah.
"Karena nantinya kami akan memakai NIK untuk seluruh proses pendataan PPDB secara online ini,"urainya.
Saat sudah mendaftar, Calon Peserta Didik Baru (CPDB) akan diploting ke sekolah terdekat dari alamat NIK atau domisilinya.
Namun, sekolah yang diploting bukan hanya sekolah negeri, namun juga sekolah swasta.
• Penampakan Rumah Sederhana Lesty Kejora, Padahal Honor Sekali Manggung Ratusan Juta, Ada Gerobak Mie
• Skandal Suami Hamili Ibu Mertua, Akhiri Rumah Tangga Hanya Dalam 2 Bulan
"Harapannya memang bisa diterima karena kami menghitung jarak terdekat dari alamat rumah," urainya.
Untuk MBR, meskipun berada di swasta akan dijamin tidak dikenakan biaya selama tiga tahun ke depan.
Mereka akan mendapat bantuan seragam, sehingga diharapkan tidak akan dicabut karena akan membatalkan status MBR-nya.
Sementara itu, Ketua MKKS SMP wilayah Timur, Wiwik Wahyuningsih menuturkan, pihaknya tidak keberatan jika memang jalur mitra warga diambil dari MBR.
• PPDB SMP Negeri Surabaya Kaji Pemakaian Nilai Rapor untuk Jalur Prestasi: Khawatir Tidak Obyektif
Asalkan mekanisme pada jalur ini harus diperhatikan dan tidak seperti tahun sebelumnya.
Yang mana data MBR kemudian dibantar oleh CPBD dengan alasan dari keluarga mampu.
"Jangan asal comot (kayak tahun lalu). MBR ya betul-betul MBR yang sesuai kriteria dan memang mau disekolah kami," ungkapnya.
Lebih lanjut, sekolah swasta akan siap membantu dalam jalur mitra warga.
• PPDB 2020 Jalur Prestasi di Surabaya, Nilai Rapor Bakal Jadi Penentu Penerimaan Calon Siswa Baru
Hanya saja pihaknya cukup trauma dengan regulasi tahun kemarin yang menurut dia berubah-ubah.
Misalnya saja, anak dengan data diambil dari MBR yang di ploting ke sekolah swasta.
Misalnya di sekolah X, yang ditanya kebutuhan akan peserta didik.
"Sekolah tersebut butuhnya 50 siswa misalkan. Tapi ini tidak satupun yang mendaftar. Bahkan kami (sekolah swasta) sampai jemput bola sesuai data mbr ternyata mereka dari anak-anak masyarakat mampu dan mereka tidak berminat masuk ke sekolah swasta.
• PPDB 2020 Jalur Prestasi di Surabaya, Nilai Rapor Bakal Jadi Penentu Penerimaan Calon Siswa Baru
Nah hal seperti ini menjadi trauma bagi teman-teman swasta. Kalau sekarang di data lagi ujung-ujungnya begitu lagi," ujarnya.
Dikatakan perempuan yang juga Kepala SMP 17 Agustus Surabaya ini, sekalipun tanpa ada data resmi MBR, sekolah swasta banyak yang membebaskan anak-anak tidak mampu tanpa harus diminta ataupun harus membuat pernyataan.
"Dengan sendirinya anak tidak mampu ya kami bantu," imbuhnya.
Akan tetapi, kebijakan antar sekolah swasta tidaklah sama.
• Tak Ada Tes PPDB Jalur Prestasi di Sekolah Kawasan, Kuota Jalur Prestasi di Surabaya Hanya 30 Persen
Ada yang mampu membebaskan uang sekolah saja dan uang buku harus bayar. Atau membebaskan uang kegiatan 100 persen juga ada.
"Tapi tidak semua sekolah menerapkan aturan yang sama dengan kondisi yayasan dan sekolah masing-masing. Kalau misalnya MBR nya 50 persen ya kita bisa gilung tikar, gaji guru gimana," jelasnya.
Wiwik menambahkan banyak aturan dalam PPDB tahun lalu yang tidak sesuai kondisi riil di lapangan.
Untuk itu, ia menyarankan sekalipun menggunakan MBR, juga harus menimbang regulasi PPDB untuk sekolah swasta. Serta harus sesuai dengan kemampuan sekolah.
"Biaya operasional siswa berapa ini juga harus dihitung. Karena setiap sekolah swasta berbeda kebijakan," pungkasnya.
Penulis: Sulvi Sofiana
Editor: Arie Noer Rachmawati