Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Bobby Constantine
TRIBUNJATIM.COM - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Timur kini tengah menghitung anggaran untuk pengadaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) tambahan.
TPS tambahan tersebut sebagai satu upaya pencegahan virus Corona atau Covid-19, yakni physical distancing.
Komisioner KPU Jawa Timur, Nurul Amalia, menjelaskan, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara penyelenggara Pemilu, DPR RI, bersama Menteri Dalam Negeri.
"Tiap TPS, maksimal harus 500 pemilih," kata Nurul Amalia kepada TribunJatim.com ketika dikonfirmasi di Surabaya, Minggu (7/6/2020).
Sedangkan di Jawa Timur, mayoritas KPU daerah menyiapkan TPS di atas jumlah tersebut. Mengingat anggaran ini dirancang tahun lalu saat pandemi Covid-19 belum terjadi.
Bahkan, Surabaya mayoritas (66 persen) TPS disiapkan untuk lebih dari 500 pemilih.
"Sekitar 2.700 TPS dari total 4.121 TPS di Surabaya, jumlah calon pemilihnya di atas 500 orang," kata Nurul Amalia yang juga mantan Komisioner KPU Surabaya ini.
• Kelanjutan Pilkada Surabaya 2020, Pemkot Bakal Jalin Koordinasi Intensif dengan Seluruh Stakeholder
Pun begitu juga dengan Jember (66 persen), Lamongan (52 persen), Mojokerto (51 persen), hingga Pacitan (41 persen) yang juga memiliki TPS "over kapasitas".
"Sehingga, memang harus diatur ulang," katanya.
Menurut Nurul Amalia, perhitungan kembali calon pemilih di tiap TPS tersebut akan berdampak pada penambahan TPS.
Sebab, skema pemilihan dengan metode lainnya tidak memungkinkan untuk dilakukan.
Misalnya, dengan memperpanjang durasi waktu pemungutan suara.
• KPU Rancang Regulasi Pilkada Serentak 2020 Tanpa Kampanye Akbar, Bakal Diuji Publik
"Mau semakin lama atau bahkan dua shift juga tidak bisa, sebab perundang-undangan telah mengatur waktu pencoblosan maksimal selesai pukul 13.00 WIB di hari yang sama," kata Nurul Amalia.
Pun demikian pula dengan skema pencoblosan lainnya.
"Memang, kemungkinan terbesarnya harus menambah TPS," kata Komisioner KPU Divisi Data dan Informasi ini.
Sehingga, penambahan TPS ini akan berakibat bertambahnya pula anggaran yang disiapkan. Anggaran ini di antaranya akan digunakan untuk honor petugas, pengadaan logistik, perlengkapan, dan alat perlindungan diri (APD).
"Padahal, tanpa nambah TPS, jumlah anggaran juga naik karena akan digunakan untuk menyiapkan APD yang memang belum dianggarkan," kata Nurul Amalia.
• PSBB Surabaya Usai, DPRD Jatim Minta Protokol Kesehatan Covid-19 dan Sanksi Ditegakkan Lebih Tegas
Sementara itu, berdasarkan penyampaian KPU di daerah, pemerintah kota/kabupaten sebagai pemberi dana hibah tak mampu untuk merealisasikan anggaran tersebut. Sehingga, KPU akan mengusulkan penambahan anggaran ini kepada APBN.
"Mau nggak mau, APBN harus menanggung itu. Perlu diketahui, kenapa kuota tiap TPS sebelumnya bisa sampai 800 pemilih? Sebab, ini juga sebagai efisiensi anggaran dari Pemda," kata Nurul Amalia.
Saat ini, pihaknya tengah menghitung kembali calon pemilih hingga kebutuhan APD yang diperlukan.
"Kami juga cek harga pasar untuk dikalkulasikan sebagai bahan rancangan penambahan anggaran," katanya.
Untuk diketahui, Kementerian Dalam Negeri, Komisi II DPR RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP akhirnya menyetujui tiga poin Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020.
• Tak Ada yang Mencalonkan Diri, Satu Desa di Sidoarjo Tiadakan Pilkades, Jabatan Bakal Diisi Plt
Poin kedua berbunyi tahapan lanjutan Pilkada akan dimulai pada 15 Juni 2020. Dengan syarat bahwa seluruh tahapan Pilkada harus dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, berkoordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19, serta tetap berpedoman pada prinsip-prinsip demokrasi.
Selain itu, pemerintah, DPR dan KPU juga sepakat menggelar Pilkada pada 9 Desember 2020.
Keputusan ini menegaskan kembali Perppu No 2 Tahun 2020 sebagai penundaan Pilkada akibat Covid-19 yang juga meminta penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan di tanggal tersebut.
Editor: Dwi Prastika