Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak memberikan tanggapan soal wacana penerapan e-voting pada Pilkada Serentak 2020.
Menurut Emil Dardak, apabila mempertimbangkan infrastruktur jaringan internet, mayoritas daerah di Jawa Timur siap.
"Kami menilai setiap kebijakan atau sistem yang dibuat pemerintah ataupun penyelenggara pemilu selalu memperhatikan kesiapan," kata Emil Dardak ketika dikonfirmasi di Surabaya.
Terkait infrastruktur jaringan internet, misalnya. Emil Dardak mengakui bahwa belum semua daerah di Jawa Timur memiliki jaringan broadband (jaringan internet dengan kecepatan transfer tinggi).
• Obat Corona Temuan Peneliti Unair Bakal Diuji di Sel Covid-19 Asli Indonesia, Cari Dosis Toksik
"80 persen di Jawa Timur sudah memiliki fiber optic untuk menunjang jaringan broadband. Memang belum semua, tapi sudah banyak," kata mantan Bupati Trenggalek ini.
Sehingga, dibandingkan setuju atau tidak setuju terhadap wacana penggunaan e-vote, pihaknya memilih bersikap sesuai kesiapan di daerah.
"Kami tidak menyampaikan pendapat pribadi, namun kami menyampaikan faktualnya saja," kata Emil.
Sehingga, apabila regulasi pemungutan suara memang menerapkan e-voting maka penyelenggara bersama pemerintah juga harus menyiapkan antisipasi di daerah yang belum memiliki Jaringan broadband.
• UPDATE CORONA di Pamekasan Jumat 12 Juni, Tambah 4 Positif Covid-19, 1 Pasien Dirawat di Surabaya
"Akses internet kan nggak harus lewat broadband," katanya.
Apalagi, penggunaan internet dalam sebuah sistem kebijakan juga bukan merupakan yang pertama.
"Misalnya, kemarin kan juga sudah dibuat ujian berbasis komputer," kata suami Arumi Bachsin ini.
Namun, Emil menegaskan bahwa seluruh daerah di Jawa Timur siap untuk menjalankan apapun sistem yang telah diputuskan oleh penyelenggara.
• Menkes Terawan Kini Tak Ada Batang Hidungnya, Padahal di Awal Wabah Corona Justru Rajin Muncul
"Kami yakin apapun kebijakan pusat, Jawa Timur harus siap melaksanakan. Termasuk dalam aturan pilkada, harus dilaksanakan," katanya.
Pada prinsipnya, pihaknya mendukung sistem pemungutan mengarah pada transparan, handal, bebas dari kecurangan, efisien, serta mengantisipasi penularan Covid-19.
"Semua itu harus didukung kalau semuanya siap," katanya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jawa Timur, Kodrat Sunyoto menilai masih banyak pekerjaan penyelenggara bersama pemerintah untuk bisa menerapkan e-vote.
• 100 Petugas Ruang Observasi di Kecamatan Kota Kediri Dirapid Test, Gugus Covid-19: Berisiko Tinggi
"Terutama untuk wilayah kepulauan, kami nilai agak sulit untuk bisa menerapkan e-vote," kata Kodrat.
"Sehingga, memang harus ada infrastruktur yang memadai. Belum lagi dengan sosialisasi juga harus gencar," katanya.
Pihaknya juga menyangsikan penggunaan e-vote bisa menjaga asas di Pemilu, yakni Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber).
• Kasus Positif Covid-19 Kabupaten Malang Bertambah 7, Kadinkes: Malang Utara Berpotensi Fluktuatif
"Harus ada jaminan dari penyelenggara mulai dari pemungutan hingga perhitungan suara," katanya.
"Jangan sampai dari sistem yang kita harap bisa semakin efisien justru menimbulkan banyak gugatan hukum di proses pelaksanaannya," katanya.
Pelaksanaan pemungutan suara rencananya akan dilakukan 9 Desember 2020 mendatang. Karena berlangsung di masa pandemi, sejumlah persiapan antisipasi covid-19 pun dilakukan KPU bersama penyelenggara pemilu yang lain.
Penulis: Bobby Koloway
Editor: Arie Noer Rachmawati