Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TribunJatim.com, M Taufik
TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Setelah gagal membangun gedung terpadu 17 lantai, Pemkab Sidoarjo bangun gedung pelayanan 7 lantai.
Jika 17 lantai ramai-ramai ditolak DPRD Sidoarjo, tidak dengan gedung 7 lantai.
Bahkan, kalangan legislatif tidak keberatan jika pembangunan gedung 7 lantai itu lebih diprioritaskan ketimbang rencana pembangunan atau renovasi gedung DPRD Sidoarjo.
Melihat kondisi APBD yang menurun akibat pandemi virus Corona ( Covid-19 ), beberapa rencana pembangunan bakal diurungkan. Salah satunya adalah usulan renovasi kantor para wakil rakyat tersebut.
"Akibat pandemi, beberapa bulan terakhir kondisi keuangan menurun. Sehingga untuk realisasi renovasi gedung DPRD masih perlu pembahasan lagi," kata Wakil Ketua DPRD Sidoarjo, Kayan, Minggu (2/8/2020).
Tapi untuk rencana pembangunan gedung 7 lantai, politisi Partai Gerindra itu menyebut akan jalan terus. Sebagaimana rencana dari Pemkab Sidoarjo.
• Pilkades Serentak di Sidoarjo Terancam Molor Lagi, Penyebaran Covid-19 Belum Bisa Diprediksi Menurun
• Saksi Ibnu Gofur, Mainkan Tender hingga Bagi-bagi Uang Ratusan Juta ke Pejabat Sidoarjo
"Biar gedung terpadu yang 7 lantai itu terealisasi dulu. Karena kondisi keuangan kita tahun anggaran ini turun sampai sekira Rp 700 miliar," lanjut Kayan.
Terpisah, Wakil Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin menyampaikan, pada musyawarah terakhir dengan dewan, keputusan untuk renovasi gedung DPRD ditunda terlebih dahulu.
Namun belum semua kalangan dewan satu kata.
"Kemarin ada pertemuan lagi, yang katanya masih ada dua komisi yang masih mengharapkan itu (renovasi)," ujar Cak Nur, panggilan Nur Ahmad Syaifuddin.
Sehingga pihaknya mengaku masih akan menunggu proses lanjutannya. Termasuk proses pembahasan-pembahasan dengan dewan dan pihak lain.
• Frontage Road Sidoarjo Mangkrak, Pembebasan Lahan Belum Tuntas, Kinerja Dinas PU Dievaluasi
• Nongkrong Sambil Pesta Miras, 4 Pemuda di Waru Sidoarjo ini Dihukum Bersihkan Makam
"Kami tunggu saja dulu nanti pembahasannya," imbuh dia.
Pada dasarnya, menurut Nur Ahmad Syaifuddin, pihaknya tidak keberatan dengan rencana renovasi gedung dewan. Namun dalam kondisi seperti sekarang ini, tetap saja harus mempertimbangkan kekuatan anggaran yang dimiliki oleh Pemkab Sidoarjo.
"Memungkinkan apa tidak anggaran kita? perlu kita bahas bersama, kita rasionalisasikan bersama. Jika memungkinkan, kita oke saja," ucapnya.
Sementara terkait rencana pembangunan gedung terpadu 7 lantai, Cak Nur berulang kali menegaskan bahwa sejauh ini tidak ada masalah. Para anggota dewan juga setuju dengan rencana pembangunan itu.
Gedung itu bakal didirikan di sebelah barat kompleks perkantoran Pemkab Sidoarjo.
• Sempat Jalani Perawatan Selama 3 Minggu, Dokter di Sidoarjo Meninggal Akibat Covid-19
• Gubernur Khofifah Sebut Pembukaan Wisata Gunung Bromo Sedang Diajukan ke Kemenparekraf
Di sana beberapa bangunan sudah dirobohkan, tempat yang sebelumnya telah disiapkan untuk pembangunan gedung 17 lantai.
Pemkab Sidoarjo bakal mengalokasikan dana Rp 100 miliar pada APBD 2021 untuk pembangunan gedung tujuh lantai tersebut.
Dana yang cukup besar di tengah kondisi penurunan pendapatan akibat pandemi.
Di sisi lain, masyarakat sudah bertahun-tahun menunggu realisasi frontage road dan rumah sakit Sidoarjo Barat yang tak kunjung selesai.
"Frontage road tetap berjalan, wajib selesai. Demikian halnya rumah sakit Sidoarjo Barat, tahun ini juga dimulai," jawab Nur Ahmad Syaifuddin.
Editor: Dwi Prastika