Baca tanpa iklan
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Para petani hutan yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) mengeluhkan hal yang serupa dari tahun ke tahun.
Ribuan masyarakat LMDH mengeluhkan karena mereka tidak mendapatkan jatah pupuk subsidi karena terkendala masalah kelembagaan dan tidak terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani (RDKK).
Masalah itu kembali disampaikan LMDH saat Rakor Perkumpulan LMDH bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Graha Cemara Obyek Wisata Alam Coban Rindu Desa Pandesari Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, Senin (7/9/2020).
• Waria Bangkalan Dibunuh, Kepada Pelaku Menjelang Ajal : Kamu Sudah Ku Anggap Adik
• Terkuak Panggilan Rizki DA ke Istri, Diekspos di Depan Umum, Balasan Nadya Mustika Dingin? Makasih
Ketua Perkumpulan LMDH Jawa Timur Nur Rohim mengatakan bahwa mereka sejatinua siap untuk bersinergi dengan Pemprov Jatim, Perhutani maupun seluruh elemen demi peningkatan kesejahteraan warga masyarakat.
Mereka memiliki kekad untuk meningkatkan produk, pengingkatan kualitas produk jingha perluasan akses.
“Kami itu pejuang ketahanan pangan yang seringnya pasrah, tapi kita tetap berjuang untuk meningkatkan ekonomi dan kelestarian hutan. Kami sering disiksa oleh pengadaan pupuk. Kami butuh pupuk. Kalau kami tidak diberi maka ajari kami supaya bisa mandiri,” kata Nur Rohim.
Mereka percaya bahwa jika diajari membuat pupuk secara mandiri maka mereka akan bisa lebih berdaya dan produktif. Bahkan jika dipercaya, mereka juga memiliki pengusaha yang kompeten untuk mengelola produksi pupuk secara mandiri tersebut.
• Ditawari Komisi Besar, 2 Pria di Surabaya Nekat Kirim Paket Sabu, Diciduk Polisi saat Hendak Beraksi
Pasalnya mereka tidak dapat pupuk subsidi karena adanya kendala tidak terdaftar pada RDKK. Sehingga tidak mendapatkan kuota untuk pembagian pupuk bersubsidi.
Hal tersebut mereka sayangkan sebab mereka merasa mereka adalah pejuang ketahanan pangan. Sebab mereka tak hanya menanam produk misalnya padi, jagung, tapi juga kopi, porang, dan juga aneka tanaman hutan yang lain.
Apa yang menjadi keluhan para anggota LMDH disadari betul oleh Gubernur Khofifah. Namun ia menegaskan bahwa pengurusan RDKK sejatinya bukan kewenangan Pemprov. Melainkan dari pemkab langsung ke pusat.
"Masalah mereka adalah subsidi pupuk, ada beberapa yang tidak masuk RDKK, maka mereka tidak dapat kuota subsidi pupuk. Maka dalam rakor ini, tolong identifikasi semua point addressnya kemana. Karena untuk masuk ke RDKK itu bukan kewenangan pemprov," kata Khofifah.
• Satu Perawat RSUD Dr H Slamet Martodirdjo Pamekasan Meninggal Akibat Covid-19, 20 Perawat Ditracing
"Kalau memang nanti ada nanti sekian yang tidak masuk RDKK, maka tolong disampaikan ke bupati walikota, jumlah sekian luasan sekian kita akan juga sampaikan ke bupati agar bisa dimasukkan sehingga dapat pupuk subsidi," kata Khofifah.
Saat ini LMDH yang sudah dapat SK Kumham baru ada 303 lembaga. Kemudian akta notaris 1500 an, dan yang dapat tanda tangan kepala desa ada 18.
"Ini yang harus ada pendampingan supaya legalitasnya klir. Karena tentu yang klir sampai ada SK Kumham. Untuk pendampingan teknis bisa dibantu masukkan input data, misalnya oleh siswa SMK. Karena sekarang juga sudah ada e-RDKK," tegasnya. (SURYA/Fatimatuz Zahroh)
Editor: Pipin Tri Anjani