Alokasi Dana Desa Akan Naik Tahun Depan, Menteri Desa PDTT Minta Tak Dipakai BLT ke Warga Terdampak

Penulis: David Yohanes
Editor: Sudarma Adi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Mendes PPDT, Abdul Halim Iskandar meninjau taman bunga celosia di Nangkula Park, Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

TRIBUNJATIM.COM, TULUNGAGUNG - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi ( Menteri Desa PPDT ), Abdul Halim Iskandar memastikan, Dana Desa (DD) meningkat di tahun 2021.

Alokasi untuk DD tidak terpengaruh dengan penurunan ekonomi nasional.

Hal ini disampaikan Abdul Halim, saat mengunjungi Nangkula Park di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Kamis (29/10/2020).

Baca juga: Menteri Desa PPDT Meresmikan Desa Kendalbulur Tulungagung Sebagai Desa Digital

Baca juga: 13 Persimpangan di Tulungagung Sudah Dipasangi Kamera dan Pengeras Suara Jarak Jauh

Baca juga: Pengentasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kedungwaru Tulungagung Terkendala Kepemilikan Lahan

Halim mengungkapkan, anggaran untuk DD tahun 2021 sebesar Rp 72 triliun.

Meningkat dibanding tahun 2020 yang dialokasikan sebesar Rp 71,19 triliun.

“Kenapa Dana Desa tidak turun, karena keberadaannya untuk menggerakkan ekonomi,” terang Halim.

DD diharapkan bisa memulihkan ekonomi nasional di level desa.

Hal ini sangat penting mengingat selama pandemi virus corona, ekonomi mengalami tekanan.

Pemanfaatan DD ditekankan pada kegiatan inovasi ekonomi, utamanya kegiatan produktif.

Halim mencontohkan wisata desa yang bisa mendongkrak ekonomi di tingkat desa.

DD juga bisa dipakai konsolidasi UMKM di tingkat desa, membantu pemasaran produk desa dan membangun ketahanan pangan desa.

Karena itu Halim berupaya agar DD tidak dipakai untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di tahun 2021.

“Kami akan berusaha Jaring Pengaman Sosial (JPS) di-cover sepenuhnya oleh Kemensos. Jika ini goal, maka DD tidak akan dipakai BLT lagi,” tegas Halim.

Dengan demikian DD akan bisa sepenuhnya dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi desa.

Selama pandemi 2019, DD di setiap desa terpotong 25-35 persen untuk BLT.

Halaman
12

Berita Terkini