Para Guru Honorer Bondowoso Mengadu ke Dewan, Minta Dana BOS Untuk Gaji

Reporter : Danendra kusuma | Editor : Yoni Iskandar

TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO - Para guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Nonkategori (FHNK) mengadu soal optimalisasi honor GTT/PTT ke Komisi IV DPRD Bondowoso.

Sebab, mereka menilai bila penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk honor guru honorer belum maksimal.

Ketua FHNK, Syaifullah mengatakan pihaknya meminta agar pengoptimalan dana BOS untuk guru honorer betul-betul dilaksanakan.

Petunjuk teknis pengelolaan dana BOS reguler tertuang pada Permendikbud nomor 6 Tahun 2021.

"Banyak kurang singkron di jukknisnya. Kadang-kadang di juknisnya sekian, tetapi diterimanya tidak sama," katanya, Senin (21/6).

Ia menjelaskan, berdasar Permendikbud nomor 6 Tahun 2021, penganggaran dana BOS untuk honor guru honorer maksimal 50 persen.

Namun, kenyataannya dana BOS untuk guru honorer di bawah 50 persen.

"Kami ingin sesuai Permendikbud (50 persen). Persentase 50 persen itu untuk honorer yang ber-NUPTK. Kalau yang non-NUPTK ada kebijakan lain. Perihal pembagian, itu kebijakan per lembaga," jelasnya.

Baca juga: Ketua DPD RI Terima Aspirasi Bupati dan Guru Honorer di Pangkep

Ia menyebut, total, ada sekitar 1.470 guru honorer nonkategori di Kabupaten Bondowoso.

Dari jumlah tersebut sekitar 800 orang yang punya Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Sementara sisanya belum memiliki NUPTK.

Anggota Komisi IV sekaligus Anggota Fraksi PPP, Sahlawi Zain mengungkapkan, memang penggunaan dana BOS untuk guru honorer bervariatif, tetapi tidak sampai angka maksimal 50 persen.

"Dalam petunjuk teknis penggunaan dana BOS untuk guru honorer 50 persen. Tetapi minimalnya tak diatur, artinya bergantung sekolah masing-masing," urainya.

Bila dinominalkan, lanjutnya, besaran honor mereka juga terbilang variatif.

Kalau sekolah dengan jumlah murid cukup banyak, maka mereka bisa menerima Rp 300 ribu per bulan.