Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri
TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Meski ada rencana kenaikan harga BBM naik 1 September terus menguat, sejauh ini tidak ada lonjakan pembeli ke SPBU.
Bahkan di sejumlah SPBU di Lamongan terpantau normal dan tidak ada antrian dan tidak sampai terlihat panic buying. Padahal informasi rencana ada kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar.
Di tingkat nelayan juga sama, kalangan nelayan hanya berharap agar kenaikan harga BBM ditunda sambil menunggu formula yang tepat.
Ketua Himpunan Nelayan Tradisional Indonesia (HNTI) Lamongan, Muchlisin Amar dikonfirmasi Surya.co.id mengatakan, seharusnya rencana kenaikan BBM ditunda terlebih dulu sambil mencari formula yang tepat.
Menaikkan harga BBM saat ini, tandas Muchlisin kurang tepat sebab kondisi nelayan di Lamongan cukup memprihatinkan.
"Seharusnya itu bisa ditunda lebih dahulu sambil mencari formula yang tepat, karena saat ini kondisi nelayan belum beruntung," kata Muchlisin, Rabu (31/8/2022).
Baca juga: Ratusan Buruh di Jatim Tolak Kenaikan BBM dan Tuntut Upah Layak, Sebut Bisa Lemahkan Daya Beli
Dicontohkan, hasil tangkapan Rajungan, sudah sejak 6 bulan terakhir, harga Rajungan hancur dan mengalami penurunan tidak wajar.
"Dari harga Rp 130 ribu, tinggal hanya Rp 35 ribu perkilogram," katanya.
Harga serendah itu, bisa dipastikan tidak cukup untuk biaya operasional, termasuk untuk membeli BBM, belum lagi ditambah biaya beli umpan dan harga bahan pokok lainnya yang biasa naik bersamaan ketika harga BBM naik.
Muchlisin yakin, keluhan serupa tidak hanya dirasakan nelayan, tapi juga oleh masyarakat yang bekerja di bidang lain.
"Kalau harga BBM naik, akan selalu diikuti kenaikan harga barang lainnya," tandasnya.
Meskipun ada bantuan sosial sebagai kompensasi untuk nelayan, menurutnya bantuan tersebut tidak akan mencukupi untuk kebutuhan nelayan sehari-hari.
Muchlisin berharap agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM dalam waktu dekat besuk. "Kami berharap pemerintah tidak menaikkan harga BBM dalam waktu dekat ini, carilah opsi lain selain menaikkan BBM," ungkapnya.
Berbeda dengan Ketua HNTI, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Lamongan Suharjito mempunyai pandangan, bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya kebijakan untuk menaikkan harga BBM tersebut kepada pemerintah karena memang ada hitung-hitungan sendiri.
Kalau memang jadi naik, menurutnya, pihaknya meminta pemerintah tetap memberikan subsidi yang berkaitan dengan hajat hidup petani.
"Yang berkaitan dengan pertanian, pemerintah harus mempertimbangkan untuk tidak menaikkan harga BBM, seperti misalnya kebutuhan alat sistem pertanian yang masih menggunakan solar," ujarnya.
Pihaknya masih menunggu pengumuman resmi dari pemerintah terkait dengan rencana kenaikan harga BBM ini.