Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Rifky Edgar
TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Arema FC hingga kini belum menentukan home base mereka untuk mengarungi lanjutan Liga 1 2022/2023.
Tim berjuluk Singo Edan tersebut dilarang untuk berkandang di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang hingga kompetisi Liga 1 2022 selesai.
Hal ini sesuai dengan keputusan Komdis PSSI yang menghukum Arema FC harus menggelar laga minimal sejauh 250 KM dari Malang.
Parahnya lagi, Arema FC juga tidak akan didukung oleh Aremania hingga akhir musim nanti imbas Tragedi Kanjuruhan.
Serta ada rencana renovasi Stadion Kanjuruhan, yang mengharuskan Arema FC harus mencari stadion sebagai home base mereka untuk musim depan.
Baca juga: Mantan Manajer Kompetisi AFC Sarankan Arema FC Take Over Stadion: Supaya Bisa Mengontrol Sepenuhnya
Saat dikonfirmasi Surya (Tribun Jatim Network), Media Officer Arema FC, Sudarmaji belum merespons saat ditanya terkait penentuan home base mereka untuk musim depan.
Sementara manajer International Affair Arema FC, Fuad Ardiansyah menyampaikan, bahwa penentuan home base menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi Arema FC untuk mendapatkan lisensi dari AFC.
Melihat kondisi saat ini, ada sejumlah rekomendasi yang bisa digunakan Arema FC sebagai kandang baru mereka.
Jika Arema FC harus menggelar laga minimal 250 KM dari Malang, minimal stadion yang berada di Jawa Tengah dan Yogyakarta bisa dijadikan home base baru mereka.
Terdekat, Arema FC bisa bermain di Stadion Manahan Solo, yang berjarak sekitar 330 KM dari Malang.
Kemudian bisa bermain di Stadion Jatidiri Semarang yang berjarak sekitar 418 KM dan Stadion I Wayan Dipta Bali yang jaraknya sekitar 443 KM dari Malang.
Fuad pun menyampaikan, bahwa saat ini Arema FC terus melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang kompeten di bidang klub licensing, termasuk mantan manajer kompetisi AFC Mohd Saifudin Abu Bakar dan match commissioner AFC, Ronny Suhatril.
Hal ini dilakukan, guna memenuhi syarat wajib untuk mendapatkan lisensi dari AFC.
"Diantara 5 aspek yang menjadi syarat wajib tersebut kini mungkin yang masih harus dikomunikasikan adalah aspek infrastruktur,"