Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Amanat Nasional (PAN) Jatim meyakini peta politik saat ini masih relatif cair, sekalipun parpol parlemen sudah memiliki koalisi.

Lantaran itu, PAN Jatim menyebut masing-masing kubu cenderung masih saling intip mengenai figur cawapres yang akan diusung.

Saat ini terdapat tiga poros koalisi. Kubu PDI Perjuangan yang berkoalisi dengan PPP mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Koalisi ini juga diperkuat oleh Hanura dan Perindo.

Lalu, ada koalisi pengusung Prabowo Subianto.

Poros ini diisi oleh Gerindra, PKB, Golkar dan PAN. Juga didukung oleh PBB. Berikutnya, terdapat Koalisi NasDem, Partai Demokrat dan PKS yang mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres.

Ketua DPW PAN Jatim Ahmad Rizki Sadig mengungkapkan untuk penentuan cawapres Prabowo, bakal dibahas bersama. "Kita tunggu pertemuan para ketua umum, keputusan musyawarah mufakatnya seperti apa nantinya," katanya di Surabaya, Minggu (27/8/2023).

Dalam pandangan Rizki, penentuan cawapres juga tidak perlu terburu-buru. Mengingat parpol koalisi yang lain juga belum memunculkan nama cawapres yang akan mereka usung. Dalam posisi semacam ini, dia tak menampik segala kemungkinan terbuka.

Salah satu kunci penentunya adalah sosok cawapres.

Baca juga: Relawan GEBRAKAN Deklarasikan Gibran Rakabuming Raka Sebagai Calon Presiden maupun Cawapres 2024

Sehingga, dia berpendapat saat ini politik masih cenderung cair. "Ini kan masih tunggu-tungguan, yang lain juga belum ada cawapresnya. Jadi saya kira, masih ada kemungkinan peta koalisi bergerak atau bergeser," ujarnya.

PAN termasuk yang getol mendorong nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres. Selain Erick, PAN juga mendorong Menko PMK Muhadjir Effendy.

PAN masih getol menyodorkan dua nama itu. Dijelaskan Rizki, hingga saat ini belum ada nama final pendamping Prabowo.

"Pembahasannya mungkin sudah ada. Tapi, masing-masing partai sudah menyodorkan. Hanya saja siapa yang dipilih itu belum. Saya kira parpol koalisi saling tunggu. Karena kira-kira akan berpengaruh pada elektabilitas masing-masing pasangan," jelasnya.

Sebelumnya, Sekjen PAN Eddy Soeparno memastikan partainya bakal all out dalam pemenangan Prabowo di Pilpres. Hal ini ditegaskan, meski nantinya Erick Thohir akhirnya tidak dipilih sebagai bakal cawapres mendampingi Prabowo.

PAN akan tetap memberi dukungan penuh. "Yang penting kita sepakat untuk menjalin kerja sama politik dan semua kita laksanakan, bekerja all out di pilpres nanti,” ujar Eddy Soeparno di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu (26/8/2023) dikutip dari Kompas.com.

Sementara itu, ada satu lagi nama bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang diusulkan menjadi pendamping Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai salah satu partai pendukung pencapresan Prabowo Subianto mengusulkan ketua umum mereka, Yusril Ihza Mahendra sebagai bacawapres.

Hal ini disampaikan Ketua DPW PBB Jawa Timur, Masduki dalam pertemuan dengan Partai Gerindra Jawa Timur di Kantor DPW PBB Jawa Timur.

"Dari PBB, kami mengusulkan pak Yusril. Sekalipun, pak Yusril juga sudah menyampaikan, bahwa (nama bacawapres) juga diusulkan kepada pak Prabowo," kata Masduki, Kamis (24/8/2023).

Ia menegaskan, nama bakal cawapres tak masuk dalam salah satu syarat untuk mendukung Prabowo Subianto di pemilihan presiden. Dengan kata lain, PBB akan mendukung pemenangan Prabowo Subianto, khususnya di Jawa Timur.

"Kami all out dukung Prabowo. Kita memang usul Yusril sebagai cawapres Prabowo, tapi kalau memang dengan cawapres lain, ya kita tetap all out," tegasnya.

Ia menegaskan, siapapun yang akan dipilih Prabowo Subianto akan memperbesar peluang di pilpres. Termasuk, menuju kemenangan 65 persen suara di Jawa Timur.

"Insyaallah Prabowo Presiden, wis wayahe (sudah waktunya)," katanya.

Menjawab harapan PBB Jawa Timur, Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadad menegaskan, kewenangan memilih bakal cawapres berada di tangan Prabowo Subianto sebagai capres sekaligus pimpinan partai.

"Berdasarkan keputusan Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) DPP (Gerindra) dan konstitusi kami, AD/ART, sudah jelas bahwa setiap keputusan strategis akan menjadi kewenangan ketua dewan pembina," kata Anwar Sadad.

"Termasuk dalam menentukan siapa calon wakil presiden mendatang. Siapapun yang diputuskan ketua dewan pembina, dalam hal ini bapak Prabowo Subianto, DPD Gerindra Jawa Timur akan samina wa athona," tandas Anwar Sadad yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

Nama Yusril Ihza Mahendra menambah panjang daftar bursa bacawapres potensial pendamping Prabowo Subianto.

Sebelumnya, ada beberapa nama lain yang juga diunggulkan sebagai pendamping Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Mengutip hasil Survei Litbang Kompas terbaru misalnya, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan beberapa tokoh lain.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman memastikan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tetap memiliki hak nenentukan bakal calon wakil presiden (cawapres) di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Apalagi, setelah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) bergabung mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres).

"Jadi gini, tentu dong (Cak Imin berhak tentukan cawapres). Misalnya, kalau kita rujukannya Piagam Sentul, Cak Imin dengan Pak Prabowo, ya tentunya dua orang (menentukan pasangan calon)," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2023) dikutip dari Kompas.

Habiburokhman juga memastikan, hak Muhaimin Iskandar sama sekali tidak dibatasi pasca bergabungnya Golkar dan PAN.

Menurutnya, soal siapa bakal cawapres KKIR tidak akan menemukan kesepakatan tanpa persetujuan Cak Imin.

"Tidak (hak Cak Imin tentukan cawapres tak dibatasi), karena tidak akan keluar nama cawapres di koalisi ini tanpa persetujuan Cak Imin dan PKB. Jadi tidak ada yang ditinggalkan," ujarnya menegaskan.

Wakil Ketua Komisi III DPR ini lantas menyatakan soal penentuan bakal cawapres KKIR masih sama seperti koalisi itu pertama kali dibentuk oleh Gerindra dan PKB.

"Ya secara prinsip sama kok, enggak ada perbedaan," katanya.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com