Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur baru saja merampungkan kegiatan Political Update dengan mengundang jajaran pengurus di tingkat kabupaten/kota. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan adalah mengenai persiapan Pilkada serentak 2024. 

Ketua DPW PKS Jatim Irwan Setiawan menjelaskan, agenda tersebut merupakan tindaklanjut dari kegiatan serupa yang telah lebih dahulu digelar di tingkat DPP Partai. Sebagai bentuk persiapan menyongsong Pilkada, mereka merumuskan tentang Kick of Pilkada. 

"PKS Jatim siap mengusung calon untuk menjadi kepala daerah baik di tingkat provinsi atau kabupaten kota di Jawa Timur," kata Irwan saat dikonfirmasi dari Surabaya, Jumat (8/9/2023). 

PKS berkaca dari sejumlah catatan positif hasil Pilkada beberapa waktu lalu. Pada Pilkada 2020, PKS berhasil memenangkan 11 pasangan calon bupati dari 19 daerah. Sementara Pilkada sebelumnya, berhasil mengantarkan 6 calon. 

Sehingga, total yang dimenangkan PKS ada 17 pasangan kepala daerah. PKS Jatim memang belum merinci lebih jauh, target Pilkada pada tahun 2024 mendatang. Namun sebagai bentuk persiapan, mekanisme pun sudah mulai dirumuskan. 

Baca juga: Pasca Deklarasi Anies-Muhaimin di Surabaya, PKS Jatim Berharap Cak Imin Segera Temui DPP

Menurut Irwan, pengurus di DPD maupun DPW penting untuk segera melakukan tahapan penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah. Sekalipun, Pilkada masih akan digelar pada tahun depan.

Pada tahap penjaringan, mereka diharapkan menampung berbagai usulan baik dari anggota, struktur PKS maupun dari masyarakat luas. Bahkan, lebih jauh pengurus tingkat DPD Kabupaten/kota bisa melakukan komunikasi dengan figur yang sudah muncul di wilayah masing-masing. 

"Setelah itu, DPD melaksanakan musyawarah untuk kemudian diusulkan ke DPW, kemudian DPW akan melakukan musyawarah dan kemudian diusulkan ke DPP melalui bidang Pembinaan Wilayah," ungkap Irwan. 

Disisi lain, DPD juga bisa melakukan pendaftaran secara terbuka. Tujuannya, untuk mendapatkan usulan dari masyarakat. Sedangkan usulan struktur partai dan anggota memperhatikan ketokohan, popularitas dan elektabilitas dari para calon. 

"Selain itu, juga hasil komunikasi politik dengan tokoh-tokoh yang ada di jatim maupun masing-masing kabupaten/ kota," ujarnya