"Suami saya juga minta video proses pembuatan nugget tersebut, apakah layak untuk dimakan, (higenis) apa tidak."

"Tapi jawabannya tidak ada, soalnya nuggetnya ini buatan rumahan, bukan olahan pabrik," kata sang ibu.

Sejak suaminya komplain itulah, kata sang ibu, ia dikeluarkan dari grup dan tidak lagi ikut program tersebut.

"Semenjak komplain, sorenya saya dikeluarin dari grup WA dan anak saya sudah tidak diikutkan program ini. Ini di Posyandu kawasan Gandul Cinere," pungkasnya.

Sebelumnya DPRD Kota Depok menyoroti makanan tambahan bagi anak-anak yang mengalami stunting di Kota Depok.

Menu yang dibagikan oleh Dinas Kesehatan Kota Depok ini dinilai tidak memenuhi standar gizi.

Melansir dari Tribunnews.com, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari, mengaku menerima keluhan dari kader-kader Posyandu terkait pembagian makanan tambahan bagi anak-anak penderita stunting ini.

"Saat saya datang ke acara Posyandu, kader-kader Posyandu mengeluh soal makanan tambahan tersebut," kata Yeti di Gedung DPRD Kota Depok, Cilodong, Selasa (14/11/2023).

Menurut informasi yang didapatnya dari para kader Posyandu, menu makanan tambahan hari pertama hanya berisi nasi dan sayur sop.

"Hari kedua saat saya datang ke Posyandu, menu yang disiapkan hanya dua bungkus otak-otak," jelasnya.

Yeti menilai, menu yang diberikan oleh Pemkot Depok tidak sesuai dengan besaran anggaran yang dialokasikan yaitu Rp18.000 per orang.

"Dengan anggaran seperti itu, seharusnya bisa diberikan menu yang lebih baik. Makanan tambahan itu tidak harus karbohidrat, tetapi bisa berupa telur atau susu," ucapnya.

Para kader Posyandu, lanjut Yeti, malu untuk membagikan makanan tambahan kepada keluarga sasaran stunting karena makanan yang jauh dari nilai gizi.

"Ini yang menjadi keluhan para kader Posyandu. Apalagi mereka setiap hari keliling untuk membagikan makanan tambahan ini," papar anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra ini.

Yeti pun meminta Dinas Kesehatan Kota Depok untuk mengevaluasi dan mengawasi program pembagian makanan tambahan ini.