Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Willy Abraham

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Target pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Gresik belum 100 persen.

Penyebabnya, masih banyak desa dan kelurahan yang tidak membayar PBB.

Padahal, tahun anggaran 2023 kurang dari dua minggu lagi.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) meminta kepada pihak yang belum membayar PBB untuk segera melunasi pajak di sisa bulan akhir tahun 2023 ini.

Kepala BPPKAD Gresik, AM Reza Pahlevi, mengatakan, target pendapatan dari sektor PBB pada 2023 sebesar Rp 195 miliar.

"Hingga hari ini, realisasi PBB sebesar Rp 167 miliar. Artinya masih sekitar 85 sekian persen dari capaian target,” kata Reza, sapaan akrabnya, Kamis (14/12/2023).

Reza menjelaskan, dari tahun 2022, pihaknya ditargetkan PBB sebesar Rp 140 miliar dan berhasil terealisasi Rp 148 miliar.

Tahun ini, target dari Rp 195 miliar baru tercapai Rp 167 miliar.

“Kalau dari realisasi, kita sudah melampaui tahun kemarin, tapi kalau target kita masih jauh,” katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengumpulkan seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Gresik, serta pimpinan perusahaan agar tergugah melunasi PBB dan bisa mencapai target.

"Kami mengundang Anda di sini agar bisa tergugah dan melunasi dengan sisa waktu di tahun 2023 ini. Karena pembayaran PBB ini, merupakan penunjang pembangunan di Kabupaten Gresik,” tuturnya.

Dalam acara Bulan Panutan PBB, pihaknya berharap agar realisasi PBB yang juga merupakan penunjang pendapatan daerah dapat terealisasi 100 persen.

Dari total 330 desa dan 26 kelurahan di Kabupaten Gresik, baru 118 desa /kelurahan yang sudah melunasi PBB.

Angka tersebut juga turun dari tahun 2022 kemarin. Di tahun 2022, ada 125 desa/kelurahan yang lunas.