Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Yusab Alfa Ziqin

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Ratusan guru PAUD, PAUD, TK, SD, SMP mendatangi Gedung DPRD Bojonegoro Kamis (18/1/2024) pagi. Ratusan guru non ASN dan non sertifikasi pendidik (serdik) itu menuntut kejelasan nasib.

Pada 2023 kemarin, sekitar 200 guru honorer itu telah mengikuti seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Pejanjian Kerja (P3K) Guru dan telah lolos passing grade. Namun, tidak terakomodir dalam seleksi dan gagal menjadi P3K tahun ini.

Suwati, salah satu guru non ASN dan non serdik yang terlibat aksi tersebut mengatakan, dia dan sejawatnya menuntut Pemkab Bojonegoro pada 2024 membuka Formasi P3K Guru sebanyak-banyaknya.

"Dengan catatan, panitia seleski harus memprioritaskan peserta yang sudah masuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro," ujarnya kepada awak media, Kamis (18/1/2024).

Guru salah satu lembaga pendidikan turut Kecamatan Kepohbaru, Kabupaten Bojonegoro itu juga meminta, dia dan sejawatnya mendapat keistimewaan dalam seleksi P3K Guru 2024.

Keistimewaan dimaksud, terang Suwati, dia dan sejawatnya tak perlu tes lagi dalam seleksi Formasi P3K Guru 2024 dan langsung penempatan di lembaga negeri atau swasta usai seleksi P3K Guru 2024 rampung.

Baca juga: Alasan Guru Honorer Gaji Rp 200 Ribu Tetap Bantu Ekonomi Siswa, Kini Dihadiahi Bupati Kediri: Bangga

Baca juga: Pesan Bupati Mas Dhito ke Guru Honorer Bergaji Rp 200 Ribu yang Suka Bantu Ekonomi Siswa: Orang Baik

Tuntutan terkahir, lanjut dia, Pemkab Bojonegoro jangan sampai membuka Formasi P3K Guru 2024 umum sebelum para guru yang sudah lolos passing grade P3K Guru 2023 ini menjadi P3K.

Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bojonegoro Sukur Priyanto yang menemui ratusan guru dimaksud mengatakan, memang guru honoree saat ini masih di-anak tirikan pemerintah.

Selama ini, kata Sukur sapaannya, pemerintah baru fokus memeperhatikan kesejahteraan guru yang berada di dalam naungan Dinas Pendidikan (Disdik) saja. Sementara nasib guru yayasan atau swasta sampai detik ini masih belum.

Kenyataan di lapangan, terang politisi Partai Demokrat ini, masih banyak guru honorer mendapat honor Rp 50 sampai Rp 300 ribu per bulan. Kondisi ini tentu miris. Sebab para guru honorer ini juga turut andil dalam mencerdaskan anak bangsa.

Baca juga: 5 Kali Tak Diloloskan Tes CPNS, Guru Honorer Setia Mengajar Meski Gajinya Pas-pasan: Belum Dibayar

"Mana mungkin mereka dapat mengajar dengan baik. Sedangkan honor yang didapat cuma segitu (Rp 50 ribu sampai Rp 300, red)," tandas politisi asal Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro ini.

Menanggapi persoalan guru honorer nerikut tuntutannya tersebut, Sukur berjanji, DPRD Bojonegoro akan berkoordinasi dan mendorong Pemkab Bojonegoro hingga pemerintah pusat agar harapan para guru honorer ini lekas terwujud.

Baca juga: Susah Payah Ngajar 16 Tahun, Bu Siti Nelangsa Ada Guru Honorer Siluman Lolos PPPK: Kami Terzalimi