"Terus jadi bahan pembicaraan teman-teman KPPS, masak snack anggaran Rp 15 ribu dapat itu," tuturnya. 

Baca juga: Momen Unik Wanita ini Dilantik Anggota KPPS di Banyuwangi Pakai Kebaya, Rupanya Bareng Resepsi Nikah

Terkait hal ini, Ketua KPU Sleman Ahmad Baehaqi memberikan penjelasan.

Ahmad menjelaskan, anggaran konsumsi memang awalnya akan diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Hanya saja ada arahan anggaran untuk snack tidak dapat diserahkan ke PPS atau PPK.

"Terkait anggaran tidak bisa diturunkan, kemudian dari Kabupaten Sleman dalam hal ini kuasa pengguna anggaran melelang penyedia atau vendor yang telah terdata dalam ekatalog," ujarnya, Kamis.

Ahmad menyampaikan, saat rapat antara KPU Sekretariat PPS, PPK dengan vendor sudah diingatkan agar memilih jenis snack yang tidak mudah basi.

Saat itu vendor menjelaskan yang disediakan adalah jenis makanan kering supaya tidak basi.

Selain itu, vendor juga menyampaikan akan menyiapkan 17 kendaraan untuk distribusi ke semua kelurahan.

Saat rapat juga sudah diingatkan jika 17 kendaraan tidak akan cukup untuk distribusi ke seluruh 86 kalurahan.

"Jumlah yang harus dilayani KPPS-nya saja ada 24.199. Ini sangat banyak, ini perlu dimitigasi agar saat pelayanan tidak sampai meleset, karena tersebar di 86 kalurahan," tuturnya.

"Sebanyak itu kalau hanya ditangani satu vendor maka kemungkinan akan ada potensi-potensi permasalahan. Dan ternyata pihak vendor ternyata siap, sudah punya strategi," imbuhnya. 

Pihaknya pun mengaku kaget sewaktu mendapat laporan terkait snack yang disediakan saat pelantikan KPPS.

"Pada paginya, setengah delapan mendapat kiriman kondisi lapangan fakta konsumsi. Konsumsi yang ada kurang manusiawi dengan anggaran per orang Rp 15 ribu bersih. Kami kaget," kandasnya.

Baca juga: Ada 23 Orang Petugas KPPS Ponorogo Kompak Mengundurkan Diri, KPU Beberkan Alasan Ini

Pihaknya mengaku sudah memanggil pihak vendor untuk memberikan penjelasan.

"Ternyata vendor itu mensubkan penyediaanya itu. Jadi pihak vendor sudah mengambil laba, nah sisanya itu disubkan ke yang lain. Kurang tahu apakah sub ini di-sub-kan lagi. Intinya sampai di lapangan ternyata tidak pantas secara manusiawi dengan anggaran Rp 15 ribu bersih ketika dikalkulasikan faktanya cuma Rp 5 ribuan," ucapnya.