"Dalam wawancara itu saya jelaskan bahwa 80 persen subsidi energi yang salah sasaran dan dinikmati mereka yang tidak berhak ini akan diatur kembali agar lebih tepat sasaran, yakni kepada mereka yang tidak mampu dan membutuhkan seperti UMKM," ungkap Eddy.

"Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu dengan menyempurnakan data penerimanya dan diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi bagi mereka yang melanggarnya," jelas dia.

Menurut Eddy, jika subsidi energi yang tersalur lebih tepat sasaran, maka bisa menghemat APBN, dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan program-program lain, termasuk makan siang gratis.

Baca juga: Ternyata Ibu Bayi M Prabowo Gibran Langsung Nyoblos usai Melahirkan, Ayah Kaget Buka FB Anak Viral

Seperti diketahui, paslon no urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencanangkan program makan siang gratis bila dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Program makan siang gratis secara bertahap menyasar semua anak di seluruh Indonesia untuk menuntaskan masalah kurang gizi dan stunting.

Terkait kapan program makan siang gratis akan dimulai, kebijakan ini akan berjalan ketika Prabowo dan Gibran dilantik menjadi presiden dan wakil presiden.

Hal itu disampaikan Komandan Tim Komunikasi TKN Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono.

Ia mengatakan, program tersebut akan dijalankan secara bertahap dengan skala prioritas.

Ia mengingatkan bahwa program makan siang gratis tidak akan langsung diberikan kepada 82,9 juta anak pada 2025 mendatang.

Budisatrio membantah bahwa program makan siang gratis baru akan dimulai pada 2029, sebagaimana isu yang beredar di media sosial.

"Daerah yang paling memungkinkan dan membutuhkan akan diprioritaskan terlebih dahulu pada tahun pertama," jelas Budi dikutip dari Kompas.com, Jumat.

Budi menambahkan, di tahun-tahun berikutnya atau 2026, 2027, dan seterusnya jumlah programnya secara bertahap ditambah.

"Sehingga mencapai target maksimal 82,9 juta anak akan menerima program makan siang dan susu gratis pada 2029," kata dia.

Di sisi lain, Luhut Binsar Pandjaitan tegas menolak jadi menteri lagi meski Prabowo nanti jadi Presiden 2024.

Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi ini mengungkap alasannya menolak jadi menteri.