TRIBUNJATIM.COM - Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran bantah soal susunan kabinet Prabowo yang viral beredar.

Belakangan memang beredar kabar sejumlah nama yang akan menjadi menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran 2024.

Sejumlah nama seperti Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY masuk dalam daftar menteri.

Lantas bagaimana kebenarannya?

Dalam foto yang viral beredar, terlihat sejumlah nama beserta foto orang-orang yang disebut akan mengisi posisi menteri, dewan pertimbangan presiden, hingga kepala staf.

Di jajaran dewan pertimbangan presiden, tampak nama dan wajah Joko Widodo (Jokowi) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang terpampang.

Lalu terlihat Nusron Wahid mengisi Kepala Staf Presiden dan Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian.

Selanjutnya ada Erick Thohir Menko Energi, Investasi, dan Lingkungan Hidup, dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menko Polhukam.

Tidak hanya itu, ada pula nama-nama seperti Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, Rosan Roeslani Menteri Luar Negeri.

Kemudian Dr Terawan sebagai Menkes dan Badan Gizi, Ridwan Kamil sebagai Menteri PUPR, dan Grace Natalie sebagai Menteri Muda Sosial, Kesejahteraan Perempuan dan Anak.

Dilanjut Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Hukum dan HAM, hingga Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Pertahanan.

Selain mereka, masih ada puluhan nama lain di dalam struktur kabinet Prabowo-Gibran yang beredar tersebut.

Mengenai hal ini, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo buka suara.

Ia mengatakan, bocoran susunan kabinet yang banyak beredar di media sosial tersebut dipastikan hoaks.

Baca juga: Retaknya Koalisi Perubahan, NasDem dan PKS Diprediksi Gabung Prabowo-Gibran, Pengamat: Koalisi Gemuk

Sara menduga, bocoran susunan kabinet Prabowo-Gibran tersebut dibuat sebagai prediksi oleh pihak tertentu.

Sebaliknya susunan tersebut tidak dikeluarkan oleh pihak internal.

"Semua bocoran kabinet dari pengalaman kita semua itu biasanya hoaks. Kenapa?," kata Sara saat dikonfirmasi, Selasa (20/2/2024).

"Karena ini biasanya asumsi dan prediksi orang. Prediksi tentunya bisa salah bisa benar tapi dari pengalaman kita kan seringkali salah," imbuhnya.

Sara mengatakan, pihaknya masih menunggu hasil resmi KPU mengenai hitungan pemilihan presiden ataupun pemilihan legislatif.

Oleh karena itu, pihaknya belum memikirkan mengenai susunan kabinet.

"Kita semua masih menunggu hasil resmi dari KPU untuk hitungan Pilpres maupun Pileg."

"Masih banyak teman-teman kita yang berjuang untuk memastikan suaranya aman untuk pemilihan legislatif. Kita fokus dululah langkah demi langkah," katanya.

Lebih lanjut Sara juga mengingatkan, Prabowo masih terbuka kepada partai politik manapun yang ingin bergabung ke dalam pemerintahannya ke depan.

"Jangan lupa, kita masih terbuka kepada siapapun yang mau bergabung di pemerintahan ke depan. Pak Prabowo sudah tegaskan itu," pungkasnya.

Baca juga: Rusia dan China Sudah Ucapkan Selamat untuk Prabowo di Pilpres 2024, Amerika Serikat Belum, Kapan?

Sebelumnya kubu Prabowo jelaskan soal janji makan siang gratis yang disebut memangkas subsidi BBM dan elpiji.

Menurut mereka, justru bukan memangkas subsidi BBM dan elpiji, tapi menghemat.

Lalu seperti apa penjelasan kubu Prabowo selengkapnya?

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno.

Ia menegaskan, pihaknya tidak akan memangkas subsidi energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji 3 kg untuk program makan siang gratis.

Eddy menegaskan, ini untuk mengklarifikasi pernyataannya ketika wawancara dengan salah satu media asing.

Yakni terkait subsidi BBM dan gas elpiji 3 kg bakal dipangkas demi program makan siang dan susu gratis bagi anak sekolah.

Eddy menjelaskan, pernyataan utuhnya dalam wawancara tersebut adalah capres-cawapres no urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mengevaluasi subsidi energi agar lebih tepat sasaran.

"Yang saya katakan secara keseluruhan adalah subsidi yang tidak tepat sasaran akan dievaluasi," kata Eddy dalam keterangannya pada Sabtu (17/2/2024).

"Dan penghematannya dapat dialokasikan untuk pembiayaan program APBN lainnya," imbuhnya.

"Saya tidak pernah mengatakan bahwa subsidi BBM bakal dipangkas, tapi penyaluran subsidi energi perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran," imbuh dia.

Pimpinan Komisi VII DPR RI ini menjelaskan bahwa pemerintah menggelontorkan subsidi energi sebesar Rp500 triliun di tahun 2023.

Sedangkan Rp350 triliun digelontorkan pada tahun 2024.

Jumlah subsidi tersebut, kata Eddy, hanya digunakan untuk Pertalite dan gas elpiji 3 kg.

Menurut dia, 80 persen dari subsidi energi tersebut justru dinikmati oleh kalangan yang tidak berhak menerimanya, seperti masyarakat yang mampu dan industri.

"Dalam wawancara itu saya jelaskan bahwa 80 persen subsidi energi yang salah sasaran dan dinikmati mereka yang tidak berhak ini akan diatur kembali agar lebih tepat sasaran, yakni kepada mereka yang tidak mampu dan membutuhkan seperti UMKM," ungkap Eddy.

"Bagaimana cara mengaturnya? Yaitu dengan menyempurnakan data penerimanya dan diperkuat dengan payung hukum yang menegaskan kriteria masyarakat yang berhak menerima subsidi ini, termasuk soal sanksi bagi mereka yang melanggarnya," jelas dia.

Menurut Eddy, jika subsidi energi yang tersalur lebih tepat sasaran, maka bisa menghemat APBN, dan selanjutnya digunakan untuk pembiayaan program-program lain, termasuk makan siang gratis.