"Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan," bunyi pasal tersebut.

Organisasi masyarakat atau ormas adalah organisasi kemasyarakatan keagamaan yang salah satu organnya menjalankan kegiatan ekonomi serta bertujuan pemberdayaan ekonomi anggota dan kesejahteraan masyarakat atau umat.

Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada sejumlah ormas keagamaan.

Ada 6 ormas yang mendapatkan IUP dari pemerintah.

Di antaranya adalah Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

PBNU sendiri memuji keberanian Jokowi memberikan IUP tersebut kepada ormas.

Baca juga: Sosok Gudfan Arif Ghofur, Ditunjuk Jadi Bos Perusahaan Tambang PBNU, Anak Kiai Tersohor di Lamongan

Namun bagaimana nasib tambang yang ditolak oleh ormas?

Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 tahun 2024 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam beleid PP 25/2024 itu, pemerintah memperbolehkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) diberikan kepada sejumlah ormas keagamaan.

Berikut enam ormas keagamaan yang mendapatkan IUP:

Nahdlatul Ulama

Muhammadiyah

Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (Protestan)

Konferensi Waligereja Indonesia (Katolik)

Hindu