Pembebasan persil tempat tinggal tersebut berada di Kampung Jemur Gayungan RT 1/RW 3 Surabaya.

Setelah pembebasan lahan tuntas, pengerjaan akan mulai dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Untuk membangun jalan nasional tersebut, APBN yang disiapkan ditaksir mencapai Rp 200 miliar.

Irvan optimistis, mundurnya jadwal pembebasan lahan tersebut tak akan mengganggu timeline pembangunan underpass pada 2025 mendatang.

Selain pembangunan utama jalan underpass oleh pemerintah pusat, Pemkot Surabaya juga akan mendukung pengerjaan minor sarana penunjang keberadaan jalan di Surabaya selatan ini.

"Pemkot hanya supporting. Bukan pekerjaan utama. Saat underpass dikerjakan, mungkin ada sejumlah penyesuaian. Misalnya, taman, sistem drainase untuk mengantisipasi banjir, relokasi saluran, hingga sistem perpompaan," katanya.

Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menjelaskan, Pemkot Surabaya akan memindahkan saluran yang ada di kawasan tersebut.

Saluran lama nantinya akan menjadi lokasi pembangunan underpass.

"Yang kita (pemkot) kerjakan adalah saluran. Baru kemudian pembangunan underpass," kata Eri saat dikonfirmasi terpisah sebelumnya.

Dia menerangkan, proses pembangunan tersebut, anggaran akan bersumber dari pemerintah pusat.

"Untuk pembangunan awal membutuhkan sekitar Rp 220 miliar," tandas mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.

Sebelumnya, Pemkot Surabaya berencana membangun ruas jalan baru untuk mengantisipasi kemacetan di kawasan Surabaya Selatan.

Berkolaborasi dengan pemerintah pusat, pemkot akan membangun underpass di kawasan Bundaran Taman Pelangi, Jalan Ahmad Yani Surabaya.

Sejumlah hal dihitung. Mulai dari rekayasa lalu lintas, dampak lingkungan, hingga kebutuhan biaya. Diharapkan, terobosan ini bisa mengurangi kemacetan di kawasan ini.

Sebagai kawasan yang dekat dengan perbatasan Surabaya-Sidoarjo, bundaran Taman Pelangi acap kali menimbulkan kepadatan kendaraan.  Terutama, saat jam berangkat/pulang kantor.