China, dengan populasi lebih dari 1,4 miliar, memiliki 21 kementerian.

"Banyaknya jumlah menteri bukanlah cara untuk meningkatkan efisiensi," tegas Hanif.

Sementara menurut Director of Fiscal Justice Celios, Media Wahyudi Askar, mengungkapkan bahwa jabatan strategis di pemerintahan, termasuk menteri, cenderung dibagikan berdasarkan kepentingan politik, bukan meritokrasi.

"Proses rekrutmen CPNS kini sangat ketat, tetapi jabatan menteri tidak mengikuti prinsip yang sama," kata Media.

Media menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan anggaran dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik untuk meminimalisasi pemborosan.

"Sinergi kuat antar lembaga seperti BPK, KPK, dan MA adalah kunci menciptakan pemerintahan yang bersih dan efisien," tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiarto, mendukung keputusan Prabowo untuk mengakomodasi berbagai pihak dalam kabinetnya.

"Kabinet ini berusaha mengakomodasi semua, yang penting adalah koordinasi dan kolaborasi yang baik," ungkap Bima.

Bima menekankan pentingnya penyamaan frekuensi di antara para pembantu presiden agar semua pihak dapat bekerja menuju target yang sama. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribun Timur