Selain itu, Luluk mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang-barang impor ilegal yang sering kali menekan pasar UMKM lokal.

Ia berharap Satuan Tugas Pengawasan Barang Impor Ilegal lebih menyasar pada pemain besar dan oknum mafia di baliknya, bukan malah menargetkan pelaku UMKM.

“Seharusnya Satgas Pengawasan Barang Impor Ilegal buatan pemerintah menyasar pemain besar dan oknum-oknum mafia di belakangnya, bukan malah menyasar pelaku UMKM,” tambahnya.

Sebagai kepanjangan tangan presiden di daerah, Luluk menyadari pentingnya peran gubernur untuk memastikan kebijakan pusat dapat berjalan dengan baik di tingkat provinsi.

Menurutnya, tugas gubernur adalah menjalankan dan mengawal program pemerintah pusat dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan lokal yang spesifik.

Luluk juga menegaskan, langkah kebijakan dari pemerintah pusat, seperti yang diambil Presiden Prabowo ini, sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan UMKM di Jawa Timur.

Ia pun berjanji, jika terpilih sebagai Gubernur Jatim, dirinya akan memaksimalkan seluruh instrumen pemerintah provinsi untuk mendukung UMKM dari hulu hingga hilir.

“Mulai dari pelatihan, dukungan instruktur, permodalan yang ringan, hingga distribusi produk UMKM akan dikelola dengan serius oleh pemerintah provinsi,” tandasnya.