Sekalipun surat pemecatan 27 kader tersebut baru dikeluarkan di akhir 2024, Seno menegaskan hal ini tak mengurangi esensi proses yang telah berjalan sejak lama.

Administrasi tersebut memperkuat bukti formil hilangnya keanggotaan yang bersangkutan dari PDIP.

"Buat saya, jauh lebih tegas pada saat kita menyampaikan suatu kritik secara terbuka, dan itu sudah kami sampaikan berulang kali selama 1 tahun terakhir. Kita berdiri bersama civil society (masyarakat sipil) yang kritis tentang bagaimana langkah Pak Jokowi itu berseberangan dengan sejarah memperjuangkan demokrasi di Indonesia. Artinya, beliau tidak mencerminkan sikap PDI Perjuangan," katanya.

Untuk diketahui, PDI Perjuangan akhirnya mengumumkan pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution dari keanggotaan partai.

Pengumuman ini disampaikan oleh Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun pada Senin (16/12/2024) didampingi oleh sejumlah Ketua DPP PDIP lainnya seperti Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul, Said Abdullah hingga Olly Dondokambey.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto pada Sabtu (14/12/2024).

Melalui siaran video, Komarudin menyatakan, dirinya mendapat perintah langsung dari ketua umum partai untuk mengumumkan secara resmi sesuai AD ART partai di hadapan seluruh jajaran ketua DPD partai seluruh Indonesia.

Komarudin mengatakan, Jokowi, Gibran, dan Bobby dilarang untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun atas nama PDIP.

Selain itu, Komarudin menegaskan, sejak surat diterbitkan, PDIP sudah tak lagi memiliki hubungan apapun dengan Jokowi, Gibran, dan Bobby.