Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Bobby Constantine

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan, pemecatan kepada 27 kader, termasuk Joko Widodo atau Jokowi, dari keanggotaan partai tidaklah tiba-tiba.

Namun, hal tersebut telah berproses sejak lama, dan tidak menunggu Jokowi lengser.

Sebab menurut Juru Bicara PDI Perjuangan, Aryo Seno Bagaskoro, pemberhentian sejumlah tokoh dari keanggotaan partai telah mempertimbangkan banyak hal. Di antaranya, tindakan indisipliner terhadap garis keputusan partai.

"Dalam setiap organisasi, apalagi partai politik, pasti dalam berideologi memiliki disiplin partai. Disiplin partai ini sekaligus menjadi rule of the game (aturan permainan). Kita mendapatkan panduan bahwa kita hidup di negara hukum, maka dalam konteks rule of the game harus disiapkan, termasuk dalam partai politik," katanya.

Sehingga menurutnya, jelas menjadi sebuah kewajiban bagi seorang kader untuk menjalankan garis keputusan partai dalam satu langkah berorganisasi.

Keputusan partai mengikat seluruh kadernya untuk patuh dan tunduk demi kepentingan yang lebih luas.

Sebaliknya, kader yang bersangkutan juga harus siap menanggung konsekuensi dengan mendapatkan sanksi apabila keluar dari garis instruksi.

Tindakan pemecatan menjadi sanksi terberat bagi kader yang terbukti melakukan indispliner tersebut.

"Kalau ada orang yang mengambil langkah politik, melakukan praktik politik, menganut asas yang berlawanan atau bahkan berseberangan dengan partai politik, tentu harus siap dengan konsekuensi. Konsekuensi tersebut beragam, mulai teguran tertulis, teguran lisan, termasuk dengan pemecatan," katanya.

Baca juga: Pasca Resmi Dipecat PDIP, Jokowi Berpotensi Buat Partai Baru, Pengamat Politik: Paling Prospektif

Seno mengungkapkan, ikhwal berpisahnya PDIP dengan Jokowi sebenarnya telah berjalan lama.

Bahkan, isu tersebut telah dideklarasikan oleh partai berlambang kepala banteng ini sejak pelaksanaan Pilpres 2024.

"Saya rasa, masalah ini bukan barang baru. Ini berita yang cukup lawas. Dari dulu, kami sampaikan bahwa dengan mengambil langkah politik yang bersebrangan dengan partai, mengambil suatu praktik politik yang kemudian mengundang catatan kritis dari sejarah bangsa, berbagai perguruan tinggi bersuara, kelompok kritis bersuara, mahasiswa bersuara tentang keresahan masa depan berdemokrasi kita dengan cara-cara yang dilakukan Pak Jokowi dan keluarga, maka berulang kali kami sampaikan, bahkan pasca pilpres sebelum pilkada kemarin kami sampaikan, dengan demikian Pak Jokowi dan keluarga bukan merupakan bagian dari PDI Perjuangan," katanya.

Termasuk kepada Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang telah mencalonkan diri dalam kontestasi, sekaligus bertentangan dengan calon yang diusung PDI Perjuangan.

"Maka, otomatis pada saat itu juga keanggotaannya batal. Itu bahkan sudah kami kirimkan surat," katanya.