TRIBUNJATIM.COM - Ada anak dokter hingga Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendapat bantuan dari Program Indonesia Pintar (PIP) membuat Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi kaget.

Saat itu Dedi Mulyadi mengkonfirmasi laporan siswi SMAN 7 Cirebon soal uang PIP yang dipotong.

Rupanya pemotongan tersebut bukan diberikan untuk sekolah, melainkan ke partai politik.

Baca juga: Developer Siap Bela Warga Tambun Lawan Pengadilan, Menteri Akan Bantu Korban Penggusuran Rp25 Juta

Demul, sapaan Dedi Mulyadi, juga menemukan fakta jika uang bantuan PIP dianggap tidak tepat sasaran.

Pasalnya banyak siswa tak mampu yang justru tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Awalnya, Dedi Mulyadi menanyakan soal masih adanya uang SPP yang diminta oleh pihak SMAN 7 Cirebon hingga uang bangunan sebanyak Rp6,4 juta.

Menurut Wakasek Humas SMAN 7 Cirebon, Undang Ahmad Hidayat, pungutan ini berdasarkan kesepakatan para orang tua siswa.

"Berdasarkan hasil rapat komite awal tahun ajaran Rp6,4 juta," ujar Undang, melansir tayangan di kanal YouTube KANG DEDI MULYADI CHANNEL, Sabtu (8/2/2025).

"Peruntukannya biaya yang tidak ter-cover oleh BOS dan BOPD," lanjutnya.

Menurut dia, uang tersebut digunakan untuk peningkatan mutu yang tidak tercover oleh bantuan dari BOS dan BOPD.

Namun menurut Dedi Mulyadi hal itu tidak boleh, karena sekolah negeri sudah gratis.

"Kan sejak 2019 sudah diumumkan gratis kok," timpal Demul.

Namun Undang berkilah bahwa hal itu merupakan keputusan komite sekolah.

"Gratis enggak ada SPP maksudnya tuh, tapi ini kan keputusan komite orang tua. Kita diadakan rapat karena katanya boleh sama Gubernur," jelas Undang.

Dedi Mulyadi pun meminta pihak SMAN 7 Cirebon untuk tidak lagi memungut biaya apapun kepada siswa.