Pengguna kecewa

Pengguna Pertamax kecewa dengan pengoplosan Pertalite menjadi Pertamax dalam konstruksi kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah PT Pertamina Patra Niaga.

Rafi (25), warga asal Pancoran, Jakarta Selatan mengaku selalu membeli BBM jenis Pertamax untuk motornya.

Selain berharap mendapat bahan bakar yang kualitasnya lebih baik, Rafi langganan Pertamax karena ingin membantu pemasukan negara dengan tidak mengisi BBM bersubsidi.

"Sebenci-bencinya sama kebijakan negara, pasti di lubuk hati terdalam masih pengin support punya negeri sendiri. Tapi dengan kejadian kayak gini, sangat kecewa," kata Rafi, Rabu (26/2/2025).

Dengan adanya pengoplosan tersebut, Rafi merasa kapok dan memutuskan untuk beralih ke SPBU swasta untuk mengisi bensin. 

"Bakal pindah ke SPBU swasta aja yang sudah lebih pasti dan terjamin. Bersih dan layanan mereka juga ramah serta baik," tutup dia.

Senada, Luthfa (22) juga mengaku bakal beralih ke SPBU swasta pasca-terbongkarnya pengoplosan ini. Dia takut hal serupa bakal terjadi kembali.

"Kayaknya kalau pengin nyari bensin dengan kualitas serupa Pertamax, mending sekalian ke SPBU lain deh yang udah pasti-pasti," kata dia.

Luthfa pun mengaku kecewa dengan pengoplosan tersebut.

Pasalnya, dia rela membayar lebih untuk mendapat kualitas bahan bakar lebih baik, namun yang ia dapat tak demikian.

"Kecewa banget sih, karena kan gue bayar lebih, ya gue expect kualitas yang lebih jugalah," tambah dia.

Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan (RS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Melansir keterangan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite untuk kemudian “diblending” atau dioplos menjadi Pertamax.

Namun, pada saat pembelian, Pertalite tersebut dibeli dengan harga Pertamax.

“Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, Tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di Storage/Depo untuk menjadi Ron 92,” demikian bunyi keterangan Kejagung, dilansir Selasa (25/2/2025).

“Dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” imbuh keterangan itu.

Dalam perkara ini, ada enam tersangka lain yang turut ditetapkan.

Mereka adalah Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi (YF); SDS selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; dan AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional. Lalu, MKAR selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim; dan GRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com