TRIBUNJATIM.COM - Hibisc Fantasy Puncak diketahui dikelola oleh PT Jaswita, yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jawa Barat, itu akhirnya resmi dibongkar.

Perusahaan ini awalnya mengajukan izin pembangunan untuk lahan seluas 4.800 meter persegi.

Namun dalam praktiknya, pengembangan meluas hingga 15.000 meter persegi.

Dengan demikian, ada 11.000 meter persegi lahan tidak berizin.

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan peringatan serta kesempatan bagi pengelola untuk membongkar sendiri bangunan yang melanggar.

Namun, karena tidak diindahkan, pemerintah akhirnya mengambil langkah tegas dengan membongkar secara paksa.

"Sudah diberikan peringatan, sudah dilakukan pemanggilan, tetapi tidak diindahkan. Bahkan, permintaan untuk membongkar sendiri juga diabaikan. Karena itu, perintah saya adalah bongkar," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa tindakan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta menegakkan aturan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap perusahaan milik pemerintah sendiri.

"Kita bongkar karena menimbulkan problem bagi lingkungan."

 "Saya tidak segan, walaupun ini PT BUMD milik Provinsi Jawa Barat."

"Ini untuk memberi contoh. Siapapun yang melanggar harus ditindak, meskipun itu lembaga bisnis milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat," lanjutnya.

Baca juga: Dampak Larangan Study Tour oleh Dedi Mulyadi, 4300 Pesanan Wisata di Lembang Bandung Dibatalkan

Dedi Mulyadi juga menyoroti bahwa salah satu penyebab utama banjir di kawasan Puncak adalah pengelolaan lahan yang tidak sesuai aturan.

Termasuk alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

Melansir Kompas.com, total investasi yang telah dikeluarkan untuk membangun Hibisc Fantasy Puncak ditaksir mencapai Rp 40 miliar.

Namun, angka tersebut tidak mencerminkan nilai kerugian secara keseluruhan.