Dedi pun menjelaskan panjang secara gamblang kondisi kantor-kantor pemerintahan ketika memasuki jelang Lebaran.

Karena begitu banyak orang yang datang dan meminta THR ke kantor-kantor pemerintahan.

"Kita jujur-jujur aja nih, tanggal-tanggal gini kepala dinas pusing, wali kota juga pusing sama, karena orang datang ke kantor semuanya minta THR," kata Dedi.

Ini akan memusingkan kepala dinas karena mereka tak punya anggaran untuk THR.

Mereka pun hanya punya THR untuk keluarga yang diberikan pemerintah.

"Sedangkan kepala dinas cuma dapat THR dari pemerintah untuk keluarganya, kalau itu dibagiin, keluarganya gak ada, terus mau ngambilnya dari pos mana ?," katanya.

Dedi pun menyindir, jika memang mencintai antikorupsi, maka tidak boleh lagi minta-minta THR jelang lebaran.

Karena hal ini akan berpotensi akan mengambil dana yang bukan peruntukkannya.

Baca juga: Syarat Dapat THR 2025 untuk Driver Ojol yang Punya 2 Akun, Cair Paling Lambat H-7 Lebaran

"Ya kalau kita ingin dukung antikorupsi, pemerintahan yang bersih, ya gak boleh ada permintaan-permintaan THR ketika menjelang lebaran," katanya.

"Karena nanti akan mengambil yang bukan peruntukannya," katanya.

Hal ini pun, kata Dedi, termasuk bagian dari pungli atau pungutan liar.

Selain itu, kata Dedi, dalam pemerintahan tidak ada anggaran yang disediakan khusus untuk pembagian THR.

"Karena gak ada tuh, judul anggaran pembagian THR untuk ormas, untuk LSM, untuk siapapun, gak ada," ungkap Dedi Mulyadi.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com