TRIBUNJATIM.COM - Muncul wacana pembukaan kasino sebagai sumber pendapatan negara kini menimbulkan polemik.

Sebelumnya, wacana pembukaan kasino itu dilontarkan demi mendapatkan alternatif pendapatan negara.

Namun wacana itu langsung mendapatkan penolakan.

Di antaranya dari DPRD Jakarta.

Baca juga: Awal Febby Ditawari Kerja Jadi Admin Judi Online, Kini Resign Ungkap Penyiksaan Karyawan: Disetrum

Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Lukmanul Hakim menyebut, Jakarta tidak membutuhkan pemasukan negara yang mengorbankan tatanan sosial dan moral warganya.

"Secara tegas saya menyatakan menolak membuka kasino untuk menambah pendapatan negara, baik dalam bentuk PNBP (Pendapatan Negara Bukan Pajak) maupun sebagai pajak hiburan yang menjadi hak daerah," kata Lukman, Rabu (15/5/2025), dikutip dari Antara.

Anggota Komisi C DPRD yang membidangi keuangan ini menyebut, ide legalisasi perjudian bertentangan dengan nilai dasar kehidupan berbangsa, khususnya dalam konteks Jakarta yang menjadi cerminan wajah Indonesia.

"Model ini lebih fair, lebih adil, dan lebih pantas. Jangan pakai cara-cara yang merusak tatanan sosial dan moral masyarakat. Memang di negeri kita yang kaya raya sudah tidak ada sumber pendapatan lain yang bisa digali?" tegasnya.

Ia menilai wacana tersebut mencerminkan sikap "gelap mata" dalam menghadapi tantangan fiskal, dan mengingatkan banyak cara lain yang lebih bermartabat untuk meningkatkan pendapatan negara.

Salah satu contohnya, adalah kebijakan pajak hiburan tinggi seperti yang diterapkan sejumlah negara saat krisis ekonomi 1929–1939.

Menanggapi klarifikasi dari Anggota Komisi XI DPR RI Galih Kartasasmita, yang menyebut wacana kasino hanya contoh ekstrem dan bukan usulan resmi, Lukman tetap menolak segala bentuk pelegalan perjudian.

"Apapun alasannya, sebaiknya stop. Hentikan wacana buka kasino dan pelegalan perjudian," tegas Lukman.

Sebagai kota megapolitan yang sedang berupaya membangun ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata berkelanjutan, Jakarta disebut tidak sepatutnya menjadi tempat bagi ide-ide yang justru merusak fondasi moral masyarakat.

Galih Kartasasmita sebelumnya membantah pernah mengusulkan pembukaan kasino sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Ia menegaskan hanya meminta pemerintah lebih kreatif mencari sumber penerimaan baru, terutama setelah dividen BUMN dialihkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan tak lagi masuk ke kas negara.