Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DPRD Jawa Timur mendorong agar aplikator atau penyedia aplikasi untuk mematuhi aturan mengurai persoalan dengan para driver ojek online (ojol).

Terlebih di Jawa Timur sudah ada Surat Keputusan Gubernur yang mengatur tentang ketentuan tarif angkutan. 

"Kita ini ingin bahwa aplikator itu mematuhi ketentuan keputusan gubernur terkait dengan tarif," kata Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim saat dikonfirmasi dari Surabaya, Selasa (20/5/2025). 

Konflik antara aplikator dengan driver ojol memang kerap kali terjadi.

Termasuk, dalam aksi demo serentak yang digelar pada Selasa (20/5/2025) di berbagai daerah, termasuk Surabaya.

Sementara dorongan Komisi D ini ditambah setelah Komisi D DPRD Jatim menerima sambatan dari para ojol, Senin (19/5/2025) sore. 

Dalam pertemuan itu, para ojol menyampaikan, aplikator melanggar aturan tentang tarif.

Tak hanya dorongan, dewan berharap pemerintah bisa menindak tegas hal ini.

Namun, lantaran ini menjadi kewenangan pusat, maka ia berharap pemerintah bisa turun tangan. 

Perlu diberikan sanksi teguran bahkan hingga pencabutan izin terhadap aplikator yang nakal. Termasuk Pemprov Jatim juga perlu andil secara konkret.

Baca juga: Polisi Kawal Keberangkatan 230 Driver Ojek Online Malang Raya untuk Demo ke Surabaya

Sebab, SK Gubernur tentang tarif di Jawa Timur ini belum diperhatikan betul oleh aplikator. 

Halim mengungkapkan, dalam pertemuan sebelumnya itu, Dishub Jatim berjanji akan menyurati aplikator agar tarif berpedoman terhadap SK Gubernur.

Jika tidak dipenuhi, maka Dishub menyatakan siap memberikan sanksi terhadap aplikator. Hal ini sebagai solusi jangka pendek. 

Sementara solusi jangka panjang, Halim berharap ke depan ada Perda yang mengatur hal ini.

Tujuannya, agar konflik antara aplikator dan ojol bisa terurai.

Pertemuan sebelumnya ini diharapkan bisa menjadi embrio untuk jangka panjang semacam ini. 

"Nanti barangkali dalam perjalanan itu bisa menuju ke perda, bisa menuju ke suatu wadah organisasi yang kemudian bisa menaungi kebuntuan komunikasi antara kedua pihak," terang politisi Partai Gerindra ini.