TRIBUNJATIM.COM - Akhirnya, ratusan pelajar kelas X dan XI SMAN 9 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi menggelar aksi damai di halaman sekolah mereka pada Selasa (3/6/2025). 

Kegiatan ini mengikuti update terbaru aksi yang mereka lakukan sebelumnya meminta agar kepala sekolah turun.

Berbagai dugaan pungli mewarnai tuntutan pungli pihak sekolah terkait kondisi fasilitas sekolah hingga iuran kegiatan.

Mereka menyoroti pemaksaan tanda tangan pengadaan snack yang diduga fiktif. 

Selain itu, mereka juga mempermasalahkan praktik dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan seperti pembangunan gedung sekolah hingga pembelian alat pendingin ruangan mushala. 

Selain itu, pelajar juga meminta kejelasan mengenai fasilitas usaha kesehatan sekolah (UKS) yang hingga kini hanya tersedia meja tanpa kursi dan kasur. 

Begitu juga dengan ketersediaan obat yang sudah dua bulan belakangan ini tak mendapat suplai dari pihak sekolah. 

Para pengurus UKS bahkan terpaksa menggunakan uang pribadi untuk membeli obat apabila ada pelajar yang memerlukan perawatan.

Aksi demo pelajar pada kepala sekolahnya itu direspon Dedi Mulyadi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi langsung menonaktifkan kepala sekolah SMAN 9 Tambun Selatan, Kurniawati. 

Baca juga: Pemicu Orangtua Siswa Laporkan Dedi Mulyadi ke Bareskrim, Soal Pendidikan Militer: Jelas Dilarang UU

Kabar penonaktifan Kurniawati pun dibenarkan oleh Humas SMAN 9 Tambun Selatan, Sahri Ramadan.

"Iya betul dinonaktifkan Bapak Gubernur, hanya saja saya tidak tahu kapan persisnya," kata Sahri saat dihubungi, Kamis (5/6/2025), dikutip dari Kompas.com.

Ia juga membenarkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat sedang melakukan audit pasca-aspirasi pelajar mencuat ke publik.

Hanya saja, ia tidak mengetahui audit apakah menyasar keuangan sekolah atau pribadi Kurniawati.

 "Tapi untuk audit itu benar," ungkap Sahri.