Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2024, total kekayaan Budi Prajogo tercatat sebesar Rp6.219.586.315.

Akademisi: BKD DPRD Banten Harus Panggil Budi Prajogo 

Sebuah memo DPRD Banten yang diduga berisi pesan menitipkan murid dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Banten tahun 2025-2026 beredar di media sosial.

Tampak pesan itu ditulis manual dalam lembar data pendaftar.

"Mohon dibantu dan ditindaklanjuti," demikian bunyi pesan memo tersebut.

Memo itu juga ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo.

Tak hanya itu, memo tersebut juga dicap menggunakan stempel basah DPRD Pemprov Banten.

Kartu Nama milik Budi Prajogo dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga dilampirkan pada lembar memo tersebut.

Dari penelusuran Tribun Banten, memo itu ditujukan untuk SMA Negeri di Kota Cilegon.

Menyikapi beredarnya memo titipan murid di SPMB 2025 ini, Akademisi Universitas Serang Raya (Unsera) Rizal Fauzi menyebutnya sebagai sebuah tindakan yang ironi dengan peraturan.

Sebab, Pemprov Banten tengah memperketat aturan terkait jual beli kursi, pungutan liar (pungli), dan titip menitip murid pada SPMB tahun 2025-2026.

"Ini sebuah ironi di tengah upaya Gubernur Banten menggemborkan SPMB tidak ada titip menitip murid dan pungli," kata Rizal, Kamis (26/6/2025).

Apalagi menurut Rizal, stempel basah dalam memo tersebut resmi milik DPRD Pemprov Banten.

Sehingga dia menilai, Budi Prajogo telah menyalahgunakan wewenangnya sebagai Wakil Ketua DPRD Banten.

"Harusnya sebagai wakil rakyat dapat memberikan contoh yang benar kepada rakyat, jangan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi," katanya.

Lebih lanjut, Rizal berharap agar Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Banten segera melakukan pemanggilan pada Budi Prajogo terkait beredarnya memo tersebut.

"BKD harus segera memanggil Budi dan merekomendasikan agar memo tersebut dicabut untuk menjaga marwah DPRD Banten," pungkas Rizal.

Budi Prajogo Pilih Bungkam

Hingga artikel ini dimuat, Tribun Banten berupaya mengkonfirmasi Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo terkait hal ini.

Namun, upaya melalui pesan singkat tersebut belum mendapatkan respons dari yang bersangkutan.

Komisi IV DPRD Banten: Tidak Ada Titip Menitip

Untuk diketahui, Komisi IV DPRD Banten telah memberikan peringatan keras kepada seluruh kepala sekolah SMA/SMK negeri maupun swasta agar tidak melakukan praktik pungli dan titip-menitip siswa dalam proses SPMB tahun 2025.

DPRD menegaskan siap merekomendasikan pemecatan kepala sekolah yang terbukti melanggar.

"Tidak ada titip menitip, tidak ada pungli, kalau ada kami akan tindak tegas," kata Sekretaris Komisi IV DPRD Banten, Rifky Hermiansyah kepada Tribun Banten, Jumat (30/5/2025).

Rifky mengatakan, Komisi IV DPRD Banten akan membuka posko aduan SPMB tahun 2025. 

Sehingga jika masyarakat menemukan pungli dan praktik titip menitip bisa melaporkannya secara langsung.

"Silahkan kirimkan bukti-bukti ke sekretariat Komisi IV, akan kami rekomendasikan pada Pak Gubernur agar kepala sekolah tersebut dipecat," katanya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com