Selain itu, pajak di Pati belum pernah mengalami kenaikan sejak 14 tahun lalu.

Ironisnya, saat kampanye Pilkada 2024 lalu, politikus Partai Gerindra tersebut sempat menyatakan bahwa kenaikan pajak justru akan menyengsarakan rakyat.

Dalam debat Pilkada Pati pada 13 November 2024, Sudewo secara eksplisit menyampaikan keberatannya pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan lewat pajak dan retribusi.

"Apalagi kalau peningkatan PAD bertitik tumpu pada sektor pajak dan retribusi, itu sangat-sangat kasihan kepada rakyat Kabupaten Pati," ujar Sudewo saat debat yang disiarkan kanal YouTube Tribun Solo, didampingi wakilnya, Suharyono.

Ia menekankan perlunya solusi elegan dan tidak membebani warga untuk meningkatkan pendapatan daerah.

"Harus ada upaya-upaya atau skenario yang elegan untuk meningkatkan pendapatan daerah," imbuhnya.

Pernyataan Sudewo saat kampanye tersebut kini berbeda dengan kebijakannya yang menaikkan tarif PBB hingga 250 persen.

Dalam keterangan yang dikutip dari laman resmi Humas Kabupaten Pati, Rabu (6/8/2025), Sudewo menyebut bahwa kenaikan PBB sebesar 250 persen dilakukan karena tarif tersebut tidak mengalami perubahan selama 14 tahun.

"Telah disepakati bersama bahwa kesepakatannya itu sebesar kurang lebih 250 persen karena PBB sudah lama tidak dinaikkan, 14 tahun tidak naik," ujarnya, melansir Kompas.com.

Ia mengatakan, kebijakan ini telah dibahas bersama para camat dan PASOPATI (Paguyuban Kepala dan Perangkat Desa Kabupaten Pati).

Baca juga: Daftar 3 Musisi yang Gratiskan Karyanya Diputar di Kafe, Ahmad Dhani Punya Syarat Khusus

Usai didemo, Sudewo justru mengeluarkan pernyataan menantang warga untuk demo dalam jumlah lebih besar.

Ia menekankan aksi unjuk rasa warga tak akan mengubah kebijakannya.

"Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang saja suruh dikerahkan, saya tidak akan gentar," kata Sudewo dalam video yang beredar di media sosial.

"Saya tidak akan mengubah keputusan," sambungnya.