TRIBUNJATIM.COM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad beri rincian tunjangan perumahan. 

Belakangan, tunjangan rumah DPR RI senilah Rp50 juta viral di media sosial. 

Hal ini memantik kemarahan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi dan lemahnya daya beli masyarakat di lapangan.

Senin (25/8/2025), terjadi demo di Komplek DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta hingga tengah malam. 

Massa menyuarakan protes atas tunjangan DPR RI yang dianggap berlebihan. 

Menjawab kemarahan masyarakat, Dasco memberikan penjelasan terkait tunjangan rumah DPR RI. 

Menurutnya, tunjangan rumah DPR tersebut diadakan sebagai pengganti rumah dinas. 

Tunjangan rumah Rp50 juta itu tak diberikan selama masa jabatan anggota DPR RI. 

Uang pengganti rumah dinas itu diberikan kepada anggota DPR sejak Oktober 2024 atau sejak mereka dilantik hingga Oktober 2025.

"Dari Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, itu per bulan Rp 50 juta yang nantinya akan dipakai kontrak untuk selama 5 tahun periode 2024-2029," kata Dasco saat ditemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Menurut Dasco, informasi yang dijelaskan para anggota Dewan sebelumnya mengenai tunjangan perumahan itu kurang lengkap.

Ia menuturkan, sejak dilantik pada Oktober 2024, anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas dari negara. 

Fasilitas itu telah dikembalikan pada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). 

Baca juga: Nafa Urbach Minta Maaf Dukung Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta, Janji Kerja Amanah: Hidup Buat Rakyat

Sebagai gantinya, anggota DPR mendapat tunjangan perumahan dalam bentuk uang tunai. 

Namun, karena saat itu anggaran belum tersedia, tunjangan perumahan itu dicairkan secara bertahap.