Aktivitas tambang yang beroperasi nyaris 24 jam disebut memicu kebisingan, debu masuk ke rumah warga, hingga banjir lumpur saat hujan.

“Kalau hujan, airnya berwarna coklat jatuh dari atap,” ujarnya.

Baca juga: Warga Tak Dapat Ganti Rugi Rp 35 Juta Padahal 36 Rumah Telanjur Dibongkar, Tempat Ibadah Juga Kena

DPRD Tegur Perusahaan

DPRD Kaltim menegaskan akan menindaklanjuti keluhan warga terkait aktivitas tambang batu bara PT Singlurus Pratama.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi mengatakan, pihaknya sudah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan perusahaan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), inspektur tambang, dan masyarakat.

“Dari hasil pertemuan, kami mengusulkan peninjauan lapangan untuk memastikan langsung kondisi di lokasi. Kami ingin memverifikasi laporan masyarakat dan memastikan tanggung jawab perusahaan sesuai aturan yang berlaku,” kata Reza, Kamis (28/8/2025).

Menurutnya, masalah ganti rugi menjadi perhatian utama.

DPRD mendorong agar penyelesaian dilakukan dengan mekanisme yang jelas, transparan, dan adil.

“Bukan hanya lahan pertanian, tapi juga keretakan rumah dan kebun warga. Kami minta Dinas ESDM membentuk tim kajian khusus untuk menilai kerusakan dan menetapkan nilai ganti rugi yang layak,” ujarnya.

Selain ganti rugi, DPRD juga menyoroti kompensasi berupa sembako senilai kurang dari Rp 200.000 yang diberikan kepada warga sebagai pengganti dampak debu tambang.

“Pemberian sembako dengan nilai sangat kecil jelas tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat selama bertahun-tahun. Kompensasi harus nyata dan bernilai, bukan sekadar sembako,” tegas Reza.

Baca juga: Bupati Dituntut Ganti Rugi Rp 3 M karena Bongkar Tempat Karaoke, Pemkab: Sudah Kami Peringatkan

DPRD Kaltim Kawal Persoalan

Reza menegaskan DPRD Kaltim akan terus mengawal penyelesaian masalah ini.

“Prinsip kami jelas: masyarakat tidak boleh menjadi korban permanen dari aktivitas pertambangan. DPRD Kaltim akan mengawal persoalan ini sampai ada penyelesaian konkret, baik terkait ganti rugi, reklamasi lahan, maupun pemulihan kondisi sosial masyarakat,” katanya.

Warga berharap pemerintah daerah maupun pusat turun tangan menengahi konflik dan memastikan kompensasi diberikan secara adil.

“Tambang boleh jalan asal sesuai aturan. Amdal dijalankan. Pemerintah harus hadir,” pungkas Ahmed.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Singlurus Pratama belum memberikan tanggapan.

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews Tribunjatim.com