Kabar Gembira Petani Blitar, Kuota 3.989 Ton Pupuk Subsidi Cair, ini Cara Tebus dan Daftar Harganya

Ringkasan Berita:

• Total Alokasi: 3.989,1 ton untuk tahun 2026.
• Target: 2.238 petani yang terdaftar dalam kelompok tani.
• Jenis Pupuk Terbanyak: Pupuk organik mendominasi alokasi dengan jumlah 2.458 ton.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Samsul Hadi

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar mendapat alokasi pupuk subsidi sebanyak 3.989,1 ton pada 2026 ini.

Alokasi pupuk subsidi itu didistribusikan kepada 2.238 petani di wilayah Kota Blitar.

Kepala DKPP Kota Blitar, Dewi Masitoh mengatakan, alokasi sebanyak 3.989,1 ton pupuk subsidi itu terdiri atas 722 ton urea, 809 ton NPK, 2.458 ton organik, dan 100 kuintal ZA.

Baca juga: Balon Udara Jatuh di Atap MTsN 3 Blitar, Petugas dan Warga Berjibaku Cegah Kebakaran Besar

Harga pupuk subsidi urea Rp 1.800 per kilogram, NPK Rp 1.840 per kilogram, organik Rp 640 per kilogram, dan ZA Rp 1.360 per kilogram. 

"Per 1Januari 2026, para petani sudah bisa menebus pupuk subsidi di masing-masing kios resmi pupuk bersubsidi di Kota Blitar," kata Dewi, Sabtu (17/1/2026).

Syarat Penerima dan Komoditas Prioritas

Dikatakannya, ada tujuh kios resmi pengecer pupuk bersubsidi yang tersebar di wilayah Kota Blitar, di antaranya, di Kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Tanggung, Kelurahan Blitar, Kelurahan Tlumpu, Kelurahan Gedog, dan Kelurahan Tanjungsari. 

Sedang para petani yang berhak menerima pupuk subsidi, yaitu, yang tergabung kelompok tani dan luas lahan kurang dari 2 hektare.

Komoditas yang ditanam, antara lain, padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang merah, tebu, kopi, dan kakao.

Baca juga: Lapas Blitar Beri Sanksi Isolasi hingga Cabut Hak Remisi pada Pelaku Penganiayaan Sesama Napi

"Di Kota Blitar, ada sekitar 2.238 petani yang menerima pupuk bersubsidi," ujarnya. 

Menurutnya, kuota alokasi pupuk subsidi biasanya ada penambahan di pertengahan tahun. 

"Biasanya, pertengahan tahun ada penambahan kuota pupuk subsidi dari pemerintah pusat," katanya