Sosok Antoni Diduga Otak Kasus SK ASN Palsu Pemkab Gresik Kini Diburu Polisi

Ringkasan Berita:

1. Antoni alias AT diburu polisi sebagai otak penipuan ASN.
2. Pelaku kabur ke Kalimantan, sebelumnya di Gresik.
3. Kasus SK palsu ASN rugikan korban hingga ratusan juta rupiah.

TRIBUNJATIM.COM - Sosok Antoni alias AT kini diburu polisi karena diduga menjadi otak kasus Surat Keputusan (SK) Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Gresik.

Satreskrim Polres Gresik memantau dan menyebut jika AT merupakan pria berusia 47 tahun yang sedang di luar Pulau Jawa.

Polisi juga memantau jika pelaku sedang berada di Kalimantan.

Pihaknya juga sedang melakukan pengejaran.

Baca juga: Namanya Dicatut Korban Penipuan SK ASN, Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Buka Suara

"Terkait penipuan ASN, kami dari Polres Gresik telah memantau keberadaan pelaku, saat ini pelaku berada di Kalimantan. Anggota kami berada di Kalimantan untuk melakukan pengejaran, kami mohon doa dan dukungan agar cepat kita amankan pelaku penipuan tersebut," ujar Kasatreskrim Polres Gresik, AKP Arya Widjaya, Jumat, 24 April 2026.

AT kabur meninggalkan rumahnya di Cerme, Gresik menuju Pulau Kalimantan.

Kepergian AT ini usai ramai-ramai kasus SK palsu ASN di Gresik.

"Kami kemarin pada saat awal mulai ramai di media sosial, yang bersangkutan sudah kabur, namun kami mendapat info yang bersangkutan berada di Pulau Kalimantan," jelasnya.

Satreskrim Polres Gresik telah memeriksa sejumlah saksi.

Sebanyak lima orang saksi telah dimintai keterangan dalam kasus ini. 

Korban yang melapor sebanyak sembilan orang.

Arya, sapaan akrabnya, menyampaikan kemungkinan jumlah korban ini bertambah.

Diketahui, ulah AT ini terbongkar saat awal bulan April ada sejumlah orang mengenakan baju ASN sambil membawa SK datang ke sejumlah OPD.

Mereka mengaku akan berkantor karena baru menerima SK. 

Ternyata setelah dicek, SK tersebut palsu. Jumlah korban diperkirakan mencapai puluhan dalam kasus ini.

Salah satu ASN yang mengaku menjadi korban adalah AG alias Agus yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Gresik.

Dia membawa empat orang, terdiri dari anak dan saudaranya.

Satu orang dikenai tarif Rp 125 juta, total AG menggelontorkan Rp 500 juta untuk menjadikan anak dan saudaranya menjadi abdi negara di Pemkab Gresik.

"Anak saya sudah resign kerja di Pasuruan, katanya diterima di Uji KIR Dishub, tapi belum menerima SK," kata AG beberapa waktu lalu.

Selain AG, ada sejumlah kepala desa yang diduga menjadi korban. (Wil)

18 orang jadi korban

Total terdapat 18 orang yang menjadi korban SK ASN palsu di Kabupaten Gresik, Jawa Timur.

18 orang itu yang semula berharap menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), namun malah menghadapi kenyataan menjadi korban penipuan.

Melihat insiden ini membuat DPRD Gresik melakukan validasi dan verifikasi untuk seluruh ASN.

DPR juga mendorong agar aktor utama bisa segera ditemukan.

Baca juga: Namanya Dicatut Korban Penipuan SK ASN, Kepala BKPSDM Gresik Agung Endro Buka Suara

Komisi I DPRD menggelar hearing bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Inspektorat, dan Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik.

Rapat berlangsung hampir tiga jam dan tertutup di ruang rapat Komisi I DPRD Gresik.

Ketua Komisi I DPRD Gresik, Muhammad Rizal Saputra, menyampaikan bahwa ada beberapa poin dalam rapat hearing tersebut.

Di antaranya untuk BKPSDM agar memverifikasi dan validasi ulang seluruh ASN di Kabupaten Gresik.

Kemudian melakukan pendalaman terhadap puluhan korban agar perkara SK palsu bisa terbuka dalam aktor utamanya.

"Kami berharap setelah dari hearing ini segera ditemukan aktor utama. Siapapun namanya, segera umumkan ke publik, sebab kabar ini dinanti oleh masyarakat," ujar Rizal, sapaan akrabnya, Senin (20/4/2026).

Politisi muda PKB ini menegaskan, untuk korban SK palsu, pada pemeriksaan gelombang pertama ada 12 orang.

Yang tidak terima SK 4 orang yang notabene SK PNS ada 2 orang.

Gelombang kedua ada 6 orang, notabene PPPK.

Sedangkan untuk terduga pengepul adalah AG, notabene adalah PNS, dan AT mantan pecatan PNS.

Selanjutnya, untuk Inspektorat, direkomendasikan untuk terus melakukan pemeriksaan secara mendalam.

Diharapkan, dalang di balik koordinator utama pembuat SK palsu segera terungkap.

"Meski kasus SK palsu sekarang tengah dalam proses penyidikan pihak Polres Gresik, DPRD sebagai fungsi pengawasan kinerja OPD pemerintah akan terus memantau perkembangannya," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, menyampaikan bahwa hearing Komisi I DPRD Gresik memberikan rekomendasi untuk memverifikasi dan validasi ulang seluruh ASN secara menyeluruh.

"Pada saat ini tengah kita lakukan sebagai langkah untuk tidak terjadi lagi adanya SK palsu," imbuhnya.

Kepala BKPSDM membantah

Kepala BKPSDM Pemkab Gresik, Agung Endro Utomo, akhirnya buka suara terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus penipuan surat keputusan (SK) palsu aparatur sipil negara (ASN).

Namanya ikut tercatut dalam kasus penipuan SK palsu ASN beberapa waktu lalu.

Pria yang akrab disapa Agung ini membantah dugaan keterlibatan dirinya dengan AT, seorang pecatan ASN Pemkab Gresik yang diduga kuat sebagai pelaku pemalsuan dokumen.

Diketahui, dugaan kedekatan Agung dengan AT itu diungkapkan oleh Agung Priyono, seorang ASN di Dinas PMD Pemkab Gresik yang mengaku jadi korban penipuan SK palsu ASN.

Saat ditemui di Kantor DPRD Gresik usai rapat tertutup dengan Komisi I, Agung mengatakan telah sepenuhnya melimpahkan kasus tersebut ke kepolisian.

Baca juga: Korban SK ASN Palsu Bertambah Jadi 18 Orang, DPRD Gresik Minta Verifikasi & Validasi Seluruh ASN

Bantah Keterlibatan dan Serahkan ke Polisi

"Monggo orang ber-statement seperti itu, yang jelas kita sudah menyerahkan semua ke aparat penegak hukum" ujar Agung.

Agung juga menghargai para korban yang mengadu ke BKPSDM yang dijadikan informasi dan pedoman.

"Nanti aparat penegak hukum yang mengetahui sampai sejauh mana," tambahnya.

Baca juga: Korban SK ASN Palsu Bertambah Jadi 18 Orang, DPRD Gresik Minta Verifikasi & Validasi Seluruh ASN

Disinggung mengenai kedekatannya dengan AT, Agung mengaku tidak mengenal AT.

Hal itu membantah tuduhan Agus Priyono yang mengaku jadi korban SK palsu ASN.

"Tidak tahu (AT)," singkatnya.

Pengakuan Korban Tergiur Jalur Ilegal

Sebelumnya diberitakan, Agus Priyon ASN aktif yang bertugas di Dinas PMD mengaku korban.

Pria asal Lamongan itu tergiur atau yakin tawaran SK ASN oleh AT.

Alasannya, karena ia melihat kedekatan AT dengan Kepala BKPSDM.

Dia membawa anaknya, dan tiga saudaranya untuk menjadi abdi negara lewat jalur ilegal itu.

Ratusan juta rupiah digelontorkan.

"Karena saya tau pak Agung BKPSDM dekat dengan pak Anton. Ada bukti chat pak Anton dengan Pak Agung, benar atau tidaknya biar nanti dibuktikan," tandasnya.

Hal itu membuat Agus mengiyakaan tawaran AT dan mendaftarkan anaknya untuk masuk ASN lewat jalur pintas atau tanpa tes.

Hanya dengan membayar ratusan juta.

"Bayarnya transfer, tidak langsung jadi dicicil. Masing-masing itu Rp125 juta per orang," tutupnya.

Jangan percaya rekrutmen palsu

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, memastikan tidak ada pembukaan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2026.

Hal tersebut disampaikan untuk memberi kejelasan kepada masyarakat sekaligus mencegah maraknya surat keputusan (SK) palsu serta penipuan berkedok rekrutmen PNS berbayar.

Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, menegaskan, kebijakan tidak ada rekruitmen CPNS di Pemkab Gresik berlaku untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Gresik.

Bupati Yani juga menegaskan, Pemkab Gresik berharap, masyarakat lebih waspada dan saling mengingatkan, agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban penipuan dengan modus rekrutmen aparatur sipil negara (ASN). 

“Kami ingin masyarakat tidak bingung dan tidak menjadi korban. Tahun 2026 tidak ada rekrutmen CPNS di Pemkab Gresik. Informasi resmi hanya akan disampaikan melalui kanal Pemerintah secara resmi,” kata Bupati Yani, melalui Diskominfo Gresik, Selasa (14/4/2026). 

Sementara Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo, mengatakan,  BKPSDM  segera menerbitkan surat edaran sebagai bentuk penegasan kepada masyarakat.

Baca juga: Marak SK Palsu, Satpol PP Gresik Gelar Razia Besar-besaran, Incar ASN yang Keluar Saat Jam Kerja 

“Kami akan segera menerbitkan surat edaran untuk menegaskan bahwa pada 2026 tidak ada penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Gresik. Jika ada pihak yang menawarkan bantuan masuk CPNS, apalagi dengan meminta sejumlah uang, dipastikan itu tidak benar. Kami meminta masyarakat tidak mudah percaya,” kata Agung. 

Lebih lanjut Agung juga mengimbau kepada masyarakat, agar lebih berhati-hati serta melakukan verifikasi jika ada informasi melalui kanal resmi BKPSDM.

“Jika menemukan informasi mencurigakan atau ada pihak yang mengaku dapat membantu meloloskan menjadi CPNS dengan cara berbayar, segera laporkan melalui Call Center 112, pesan langsung Instagram @bkpsdmgresikkab, atau WhatsApp resmi BKPSDM Gresik di 0812-3219-5181. Kami siap menindaklanjuti,” katanya. 

Agung juga menegaskan, bahwa BKPSDM membuka kanal pengaduan bagi masyarakat yang merasa menjadi korban penipuan maupun menemukan modus serupa segera melapor.

“Kami membuka kanal pengaduan seluas-luasnya. Jika ada warga yang merasa tertipu atau menemukan modus serupa, segera laporkan ke BKPSDM, agar dapat kami tindak lanjuti,” katanya. 

Diketahui, beredar Surat Keputusan (SK) menimpa masyarakat Gresik dan nekat masuk kantor di lingkungan Pemkab Gresik.