Mahasiswa di Ponorogo Tak Demo, Pilih Sampaikan Aspirasi Lewat Audiensi, Berikut 7 Tuntutannya

Poin Penting : 

• Mahasiswa di Ponorogo memilih sampaikan aspirasi lewat audiensi dengan mendatangi DPRD Ponorogo
• Mereka ditemui langsung oleh pimpinan DPRD Ponorogo. Mulai dari Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, Wakil Ketua Evi Dwitasari, Pamuji dan Anik Suharto
• Ada 7 tuntutan yang disampaikan, semua tuntutan itu ditunjukkan kepada pemerintah pusat.

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum 

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Puluhan mahasiswa di Ponorogo dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) mendatangi Gedung DPRD Ponorogo, Kamis (4/9/2025).

Puluhan mahasiswa itu tidak unjuk rasa. Mereka memilih menyampaikan aspirasi melalui audiensi kepada anggota DPRD di Gedung DPRD, Jalan Alun-alun Timur, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jatim.

Pantauan di lokasi, puluhan mahasiswa menggunakan jas PMII berwarna biru dan jas IMM berwarna merah duduk bersama di ruang paripurna.

Mereka ditemui lengkap oleh pimpinan DPRD Ponorogo. Mulai dari Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, Wakil Ketua Evi Dwitasari, Pamuji dan Anik Suharto.

Selain ditemui pimpinan DPRD, mereka juga ditemui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forpimda). Ada Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo dan dari Kodim 0802 Ponorogo.

Baca juga: Driver Ojol Sarapan Bersama dengan Forkopimda Ponorogo, Kapolres : Cerminan Tak Ada Sekat

Puluhan mahasiswa menyampaikan aspirasi mereka. Ada 7 tuntutan yang disampaikan. Ketujuh tuntutan itu ditunjukkan kepada pemerintah pusat.

“Kami memilih menyampaikan aspirasi melalui audiensi dibanding unjuk rasa,” ungkap Ketua PMII Cabang Ponorogo, Azizah Intan Qurotunnisa, Kamis (4/9/2025).

Dia menyampaikan ada 7 tuntutan yang disampaikan. Diantaranya adalah kami mendesak untuk segera mengesahan UU perampasan aset.

“Kami menuntut pengawalan atas pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat serta mendesak dilakukan audit independen terhadap seluruh anggaran dan fasilitas DPR,” katanya.

Azizah menegaskan bahwa mahasiswa merupakan agent of control. “Kami bertanggungjawab penuh untuk mengaspirasikan suara-suara masyarakat dan tidak bertindak anarkis , dan profokatif,” urainya.

Dia menegaskan bahwa memang memilih aundiensi dibanding unjuk rasa. Karena menjaga kedamaian dan keamanan bagi seluruh  masyarakat  Ponoroogo.

Ketua IMM Ponorogo Robby Rizky menyebutkan bahwa selain poin yang disebutkan oleh Ketua PMII Cabang Ponorogo adalah evaluasi secara menyeluruh yang ada di Polri. 

Baca juga: Mahasiswa GMNI Demo di Gedung DPRD Sidoarjo Bawa Isu Lokal, Tuntut Perbaiki Pelayanan Kesehatan

“Karena sudah  menjadi keresahan masyarakat. Beberapa aksi ada intimidasi dan lain-lain. Sehingga mahasiswa menuntut adanya evaluasi besar-besarnya,” tambahnya.

Kemudian tentang penolakan terhadap rekening yang pasif diambil alih oleh pemerintah yang diatur PPATK.

“Beberapa pengusaha di Ponorogo juga mengaku merugi. Karena rekening dibekukan. Padahal tabungan hanya digunakan menyimpan uang tetapi dibekukan,” ucapnya.

Robby menegaskan bahwa mahasiswa bukan perusak tapi sebagai kaum menyampaikan aspirasi masyarakat.

“Ada yang mengatasnamakan mahasiswa tapi perusak, itu bukan mahasiswa. Karena mahasiswa itu seorang yang paham perjuangan,” paparnya

Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno menyampaikan bahwa menerima audiensi dari PMII Cabang Ponorogo dan IMM Ponorogo. Dan melakukan dialog 

“Kita menerima dengan baik. Proses dialog juga menghadirkan Forkopimda supaya komunikasi clear,” pungkasnya 

Berikut 7 Tuntutan Mahasiswa di Ponorogo 

1. Kami menuntut dihentikannya segala bentuk indakan represif aparat pengawalan aksi massa serta meminta evaluasi menyeluruh terhadap oknum aparat yang melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM
2. Kami menuntut pengawalan atas pembatalan kenaikan gaji dan tunjangan DPR yang tidak sesuai dengan kondisi ekonomi rakyat serta mendesak dilakukan audit independen terhadap seluruh anggaran dan fasilitas DPR
3. Kami menuntut penarikan kembali atau revisi otal terhadap RKUHAP dengan melibatkan publik, akademisi, dan lembaga independen agar tidak melanggar prinsip keadilan serta demokrasi
4. Kami menolak Rekening yang pasif diambil alih oleh pemerintah yang diatur PPATK
5. Kami mendesak untuk segera mengesahan UU perampasan aset.
6. Kami menuntut evaluasi dalam tubuh Polri atas tindakan represif yang dilakukan kepada masyarakat.
7. Kami menuntut pemerintahan yang demokratis tanpa arogansi dan intimidasi sebagai wujud prinsip kedaulatan rakyat serta mewujudkan supremasi hukum yang transparan dan berkeadilan