Bakal Gelar Aksi Damai 11 September, Pejuang Gayatri Tulungagung Galang Donasi

Saat itu KJRA mengusung isu reforma agraria, satu di antaranya mempermasalahkan pembangunan makam modern di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggunggunung, Tulungagung, yang dinilai ilegal.

“Sasaran aksi, berangkat dari GOR (Lembupeteng) ke (kantor) ATR/BPN. Kami berhenti di sana sebentar menyampaikan aspirasi, kemudian ke kantor dewan,” ungkap Dardiri. 

Dalam surat pemberitahuan ke Polres Tulungagung, jumlah massa 1.000 orang. 

Dardiri mengakui, dengan massa besar, maka risikonya juga besar.

Karena itu, ia sebenarnya lebih menekankan massa kecil dengan mementingkan substansi dan esensi gerakan.

“Aksi ini untuk mendorong kinerja atau karakter kerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung, dan pemerintahan nasional, serta DPRD agar bekerja profesional,” tegasnya.

Untuk mengantisipasi penyusup yang menunggangi aksi, Dardiri dan kawan-kawan akan melakukan upaya pengamanan.

Massa aksi dilarang mengenakan masker agar mudah dikenali, tidak boleh mengenakan atribut organisasi tertentu, dan jika mengenakan topi harus dibalik.

Selebihnya akan ada tanda pengenal khusus yang akan disampaikan saat pelaksanaan aksi. 

“Kami terapkan strategi pengamanan. Tanda itu hanya akan kami sampaikan saat Kamis pagi,” pungkasnya.