Komisi C DPRD Jatim Genjot Optimalisasi Kinerja BUMD, Saatnya Jadi Lokomotif Perekonomian Daerah

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jatim terus didorong agar menjadi lokomotif perekonomian di Jawa Timur. 

Sebab jika optimal, BUMD tidak hanya akan jadi pendulang pendapatan daerah namun juga bisa memutar perekonomian. 

Anggota Komisi C DPRD Jatim Athoillah mengingatkan tugas besar BUMD. Sehingga, perlu terus digarap dan dikelola secara serius. 

"Peran strategisnya itu sangat banyak. Untuk meningkatkan perekonomian dan setoran PAD," katanya dalam Podcast DPRD Jatim Gebrakan Wakil Rakyat dikutip Minggu (14/9/2025). 

Sebagai anggota dewan yang salah satunya berurusan dengan BUMD, Gus Athoillah menilai tidak semua BUMD di Jawa Timur dalam kondisi prima atau optimal. Dari total 10 BUMD yang dimiliki Pemprov, hanya ada beberapa BUMD yang dinilai sudah jalan optimal. Terutama, BUMD yang bergerak di bidang perbankan. 

Baca juga: Beasiswa Rp1 Juta untuk 48.373 Siswa, DPRD Jatim: Jangan Dipakai Game Online dan Judol

BUMD yang dinilai sudah berjalan baik diantaranya adalah Bank Jatim dan Bank BPR. Untuk mengoptimalkan BUMD lain, Gus Athoillah menyatakan tata kelola hingga berbagai terobosan kekinian perlu terus dilakukan. Sebab, sedianya Jawa Timur memiliki berbagai potensi daerah. 

Misalnya, berkaitan dengan sektor pangan, logistik perdagangan, energi, air bersih dan berbagai sektor lain, Jawa Timur sangat kaya. Tinggal BUMD yang berkaitan dengan hal ini, mengambil peran strategis sehingga bisa berdampak pada perekonomian hingga setoran pendapatan asli daerah atau PAD. 

Sumbangsih BUMD terhadap PAD belakangan memang menjadi salah satu isu yang terus didorong. Pun demikian dengan Pemprov Jatim yang berulang kali mengatakan akan mengoptimalkan BUMD. Dorongan ini terus muncul ditengah tantangan fiskal daerah akibat penurunan PAD. 

Musabab penurunan PAD ini adalah regulasi UU HKPD Nomor 1 tahun 2022. Regulasi tersebut mengatur tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lantaran regulasi ini, Provinsi Jawa Timur kehilangan pendapatan Rp 4 Triliun dari sektor pajak.

Sehingga, BUMD kini diharapkan menjadi sumber pendapatan baru untuk daerah. Gus Athoillah merinci, dividen atau setoran PAD dari BUMD ke Pemprov Jatim selama ini belum cukup optimal. Pada tahun 2024, hanya berkisar 2 persen dari PAD atau sekitar Rp 471 miliar. Itu pun mayoritas dari Bank Jatim. 

Dengan berbagai potensi yang ada, Komisi C dan pemerintah telah sepakat agar seluruh BUMD bisa optimal dalam menyumbangkan PAD. Dengan PAD meningkat maka akan berdampak signifikan terhadap berbagai hal di daerah.

"Kapasitas pembangunan Jawa Timur itu juga akan meningkat," ujar politisi PKB ini.