Anggota Komisi E DPRD Jatim Rasiyo: Kualitas Pendidikan Tanggung Jawab Bersama

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerataan akses hingga peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan untuk menciptakan generasi muda yang siap bersaing di kancah global.

Sebab itu, komitmen kuat seluruh pihak sangat dibutuhkan agar pendidikan yang adil dan berkualitas dapat terwujud. 

Prinsip tersebut yang turut diyakini oleh Anggota Komisi E DPRD Jatim, Rasiyo. Mantan Sekdaprov Jawa Timur ini menilai, komitmen untuk sektor pendidikan juga dipegang oleh Pemprov Jatim. Ini dibuktikan dengan berbagai program yang dilakukan di Jawa Timur. 

Rasiyo yang memiliki karir panjang di Pemprov Jatim ini memahami betul bagaimana kondisi pendidikan. "Alhamdulillah, Jawa Timur di bidang pendidikan sangat luar biasa," kata Rasiyo saat hadir dalam Podcast DPRD Jatim Gebrakan Wakil Rakyat seperti dikutip Selasa (7/10/2025). 

Diantara program yang dilakukan Pemprov adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Ini bahkan dilakukan sebelum adanya program dari pemerintah pusat. Menurut Rasiyo, program ini bisa dianggap sebagai gagasan yang pertama dilakukan dari Jawa Timur. 

Baca juga: Suasana Hening Rapat Paripurna DPRD Jatim, Khofifah Pimpin Doa Bersama bagi Korban Ponpes Al Khoziny

"Artinya memang pemerintah memberikan perhatian secara sungguh-sungguh terhadap pentingnya pendidikan yang kita kita lakukan bersama ini," ucap Rasiyo yang merupakan politisi Partai Demokrat ini dalam podcast yang berlangsung di Studio TribunJatim Network. 

Meskipun demikian, Rasiyo menegaskan penyelenggaraan pendidikan tidak sepenuhnya menjadi tugas pemerintah daerah. Ia mengatakan, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota.

Peran pemerintah pusat disinggung karena memang berperan dalam dana Bantuan Operasional Sekolah dari SD hingga SMA. Sementara daerah mengucurkan dana BOPDA sesuai kewenangan masing-masing. "Ini saya kira luar biasa untuk Jawa Timur," jelas Rasiyo. 

Ia menilai, saat ini sudah banyak akses pendidikan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Misalnya, untuk kategori keluarga miskin ekstrem saat ini sudah ada Sekolah Rakyat. Program yang digagas oleh pemerintah pusat ini salah satunya juga untuk memperluas akses pendidikan kepada warga. 

Menurut Rasiyo, sebetulnya tak ada alasan untuk tidak mengenyam pendidikan saat ini. Tinggal bagaimana dorongan dari para orang tua untuk menyekolahkan anak. Pendidikan merupakan kewajiban mendasar guna meningkatkan kualitas SDM di masa mendatang. 

Termasuk juga untuk memutus mata rantai kemiskinan.

"Memperoleh ilmu harus dengan pendidikan dan lain sebagainya. Makanya jangan sampai dia tidak sekolah," terangnya.