Evaluasi Kinerja, Fraksi Golkar DPRD Jatim Gulirkan Usulan Pansus BUMD 

Poin penting:

• Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur mendorong evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jatim untuk mengoptimalkan kinerja dan kontribusi mereka terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
• Karena penurunan dana transfer pusat ke Jawa Timur sekitar Rp 2 triliun dan berkurangnya pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor, optimalisasi BUMD dianggap semakin penting.
• Fraksi Golkar bahkan mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk memantau dan mengukur kinerja BUMD agar evaluasi lebih efektif.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim mendesak evaluasi menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jawa Timur. Bahkan, Fraksi Golkar mengusulkan agar dibentuk Panitia Khusus atau Pansus untuk memelototi dan mengukur kinerja perusahaan pelat merah ini. 

Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim M Hadi Setiawan menjelaskan, pihaknya ingin agar kinerja BUMD bisa optimal. Terlebih ditengah menyusutnya dana transfer pusat ke provinsi Jawa Timur sekitar Rp 2 triliun lebih. Optimalisasi BUMD menjadi penting untuk mendulang pendapatan asli daerah atau PAD. 

"Fraksi Partai Golkar mendorong evaluasi. Kalau memang dibutuhkan Pansus terkait masalah evaluasi BUMD, kami juga akan mendorong untuk dilakukan Pansus BUMD," kata Hadi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (17/10/2025). 

Belakangan ini DPRD Jatim memang mendorong agar Pemprov menggali berbagai potensi PAD. Dorongan ini lantaran ditengah tantangan fiskal daerah. Selain karena berkurangnya dana transfer pusat, pendapatan Jawa Timur dari sektor pajak kendaraan bermotor juga berkurang akibat perubahan regulasi. 

Sementara BUMD diharapkan bisa menjadi sumber PAD yang optimal. Berdasarkan data, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki 7 BUMD dengan 51 persen saham Mayoritas dan 3 BUMD (Penyertaan) dengan saham Minoritas. Namun dalam kacamata Fraksi Golkar, BUMD di Jawa Timur belum sepenuhnya maksimal. 

Kalaupun menyumbang PAD, dinilai belum sepadan dengan penyertaan modal yang dikucurkan. Menurut Hadi, ia dan seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD Jatim menilai beberapa BUMD maupun anak perusahaannya, bahkan kembang kempis. "Ibaratnya, hidup segan mati tak mau," jelas Hadi. 

Baca juga: Fraksi Golkar Sebut Jatim Butuh Badan Khusus Tangani BUMD untuk Optimalkan PAD

Kondisi ini dinilai butuh atensi lebih. Sehingga, evaluasi akan terus digaungkan oleh Fraksi Golkar. Hadi menyebut, pihaknya juga akan menjalin komunikasi dengan 8 fraksi lainnya di DPRD Jatim perihal usulan pembentukan Pansus BUMD. Dari Pansus ini, evaluasi dinilai akan lebih efektif. 

Apakah rekomendasi Pansus akan sampai pada perombakan direksi, Hadi tak menutup peluang tersebut. Bahkan, ia menyebut bisa saja akan ada rekomendasi untuk melakukan suntik mati BUMD yang dinilai tak produktif dan sulit diselamatkan. Evaluasi ini akan dinilai secara objektif. 

"Nah, ini harus kita evaluasi, kita dorong kalau perlu kita Pansuskan. Mana saja BUMD yang tidak produktif, mana saja BUMD yang bisa kita optimalkan," ucap Hadi.