Rencana Pansus BUMD Terus Bergulir, Fraksi Di DPRD Jatim Potensi Setuju 

Ringkasan Berita:

• Mayoritas fraksi DPRD Jatim cenderung mendukung pembentukan Pansus yang akan dibahas dalam Rapat Paripurna Senin (3/11/2025).
• Pansus bertujuan mengawasi dan mengevaluasi kinerja seluruh BUMD milik Pemprov Jatim, termasuk penyertaan modal, profesionalitas pengelola, dan kontribusi PAD.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Wacana pembentukan Pansus BUMD kini terus menjadi perbincangan di internal DPRD Jatim sebelum nantinya dibahas dalam Rapat Paripurna, Senin (3/11/2025) besok.

Mayoritas fraksi sudah cenderung setuju pembentukan Pansus untuk mengukur kinerja BUMD milik Pemprov. 

Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf tak memungkiri bahwa mayoritas fraksi di Gedung Indrapura bakal menyetujui pembentukan Pansus. Asalkan, Pansus ini memelototi seluruh BUMD yang ada.

"Semua fraksi kayaknya sudah setuju," kata Musyafak, dikutip Minggu (2/11/2025). 

Berdasarkan penjelasan di internal dewan belum lama ini, rencana pembentukan Pansus ini karena wakil rakyat menilai BUMD belum sepenuhnya optimal.

Misalnya, dalam memberikan sumbangsih Pendapatan Asli Daerah atau PAD untuk Pemprov Jawa Timur. Padahal, ada banyak BUMD yang dimiliki. 

Baca juga: Partai Golkar Siap Ikuti Prosedur Pembentukan Pansus, Dorong Kinerja BUMD Jatim Optimal

Dari data, Pemprov Jatim memiliki 7 BUMD dengan 51 persen saham mayoritas dan 3 BUMD (Penyertaan) dengan saham Minoritas.

Namun dalam kacamata dewan, tidak semua BUMD tersebut dalam kondisi prima dan optimal dalam menyumbangkan PAD. Meskipun, penyertaan modal begitu besar. 

Musyafak mengatakan, Pansus ini tentu nantinya akan mempelajari akan penyertaan modal ini linier dengan pendapatan yang dihasilkan.

Begitu pula, dengan personalia di dalamnya apakah sudah memenuhi kriteria dari sisi profesionalitas. Sebab, dewan tak ingin BUMD ke depan bisa optimal. 

Utamanya, ditengah tantangan fiskal daerah yang dihadapi Pemprov Jatim. Ini lantaran dana Transfer ke Daerah atau TKD dari pemerintah pusat menyusut. Sehingga, berbagai sumber PAD lain harus digenjot secara optimal termasuk BUMD.

"Komisi C selama ini sudah mengawasi secara langsung," ujar Musyafak. 

Lebih jauh, politisi senior ini mengatakan, saat Pansus ini dibentuk lalu dalam prosesnya mendapati BUMD yang tidak sehat dan tak bisa diselamatkan, maka bukan tidak mungkin akan muncul rekomendasi untuk membubarkan BUMD tersebut. "Karena BUMD seharusnya mencari potensi PAD," terang Musyafak. 

Belum lama ini, Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono juga tak memungkiri arus dorongan pembentukan Pansus BUMD kini semakin menguat di internal dewan. Sebab, para wakil rakyat ingin BUMD optimal sebagai penopang pendapatan asli daerah atau PAD bagi Jawa Timur. 

"Hasil diskusi kami di DPRD bahwa ketika ada efisiensi anggaran, maka memang harus menambah PAD," kata Deni saat dikonfirmasi dari Surabaya, Rabu (29/10/2025). 

Tantangan fiskal yang dihadapi Provinsi Jawa Timur saat ini adalah terkait dengan regulasi terbaru tentang pajak kendaraan bermotor. Akibatnya, PAD dari sektor ini menyusut drastis. Tantangan ini ditambah dengan dana Transfer ke Daerah atau TKD yang juga dilakukan pemangkasan. 

Jawa Timur terpangkas sekitar Rp 2 triliun lebih. TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola guna mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Menurut Deni, dalam posisi seperti ini, BUMD diharapkan bisa optimal. Sebagai contoh, provinsi DKI Jakarta sekalipun ada pemangkasan TKD hingga belasan triliun, tidak terlalu terdampak. Sebab, PAD DKI Jakarta kuat. Jawa Timur juga perlu melakukan penguatan PAD. 

"Maka kita melihat salah satu sumbangsih dari PAD adalah BUMD," ungkap politisi muda PDI Perjuangan ini. 

Dewan tak memungkiri terdapat BUMD yang sudah memberikan sumbangsih besar dalam PAD Jawa Timur. Semisal, Bank Jatim.

Namun, beberapa BUMD lainnya perlu terus didorong agar bisa memaksimalkan kinerja untuk juga menyetorkan PAD secara optimal. Apalagi, penyertaan modal terhadap BUMD juga besar. 

"Kalau BUMD yang seyogianya menjadi penyumbang PAD tapi malah menjadi beban, nah ini kan harus kita evaluasi," jelas Deni