Pemkab dan DPRD Tuban Sepakat Sahkan APBD 2026, Fokus Program Prioritas

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Muhammad Nurkholis

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 melalui rapat paripurna di gedung DPRD Kabupaten Tuban, Senin (10/11/2025). 

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tuban Sugiantoro, serta dihadiri Bupati Tuban Aditya Harlindra Faridzky, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, dan seluruh anggota dewan.

Bupati Tuban, Aditya Harlindra Faridzky, menjelaskan, nilai APBD Tuban tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,9 triliun, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp3,4 triliun.

Hal ini, menyusul turunnya dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp530 miliar.

Baca juga: Hari Jadi Kabupaten Tuban ke-732, Bupati Lindra Ajak Forkopimda Ziarah ke Makam Leluhur: Tradisi

Fokus Program Prioritas

“Kabupaten Tuban akan melakukan efisiensi karena ada penurunan dana transfer dari pusat sekitar Rp530 miliar. Biasanya APBD kita sekitar Rp3,4 triliun, namun di tahun 2026 ini diproyeksikan hanya sekitar Rp2,7 triliun. Ditambah SILPA tahun 2025 sekitar Rp170 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp2,9 triliun,” ujar Lindra.

Meski terdapat efisiensi yang cukup signifikan, Lindra menegaskan hal ini tidak akan berpengaruh terhadap pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.

Ia menyebut Pemkab akan tetap fokus pada program prioritas, seperti bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi.

“Kami tidak ada niatan sedikitpun menurunkan pelayanan publik. Justru kami memilih yang lebih prioritas. Fokus tetap di pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ekonomi kreatif. Tahun depan bahkan kami dorong event ekonomi kreatif hingga tingkat provinsi dan nasional,” imbuhnya.

Efisiensi terbesar dilakukan pada belanja internal pemerintahan, seperti perjalanan dinas dan kegiatan non prioritas. Anggaran tersebut dialihkan untuk memperkuat infrastruktur dan kolaborasi dengan pemerintah desa melalui sinergi penggunaan dana desa.

Baca juga: 2 Kecamatan di Tuban Laksanakan Seleksi Perangkat Desa, Sugeng Purnomo: Transparansi Itu Kunci

“Banyak item internal yang kami pangkas dan dialihkan untuk infrastruktur. Kami juga berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan agar program bisa dikolaborasikan dengan dana desa, supaya kekuatan fiskal makin kuat,” bebernya.

Selain itu, Lindra menegaskan tidak akan ada PHK massal bagi pegawai pemerintahan.

Pemkab tetap mengakomodasi belanja pegawai melalui penyesuaian program agar pelayanan publik tetap optimal. Ia juga optimistis realisasi APBD 2025 akan melampaui 80 persen hingga akhir tahun.

“Kami sudah sepakat dengan Pak Wabup, tidak akan ada PHK massal. Pelayanan publik tetap optimal, daya saing ASN harus terus meningkat, dan kami optimistis realisasi APBD 2025 bisa di atas 80 persen menjelang akhir Desember,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tuban Sugiantoro menyampaikan bahwa rapat paripurna kali ini membahas tiga agenda penting, termasuk penetapan Raperda APBD 2026 menjadi Perda.