PDIP Tegas Tolak Wacana Pilkada Tidak Langsung

Ringkasan Berita:

• PDI Perjuangan menolak wacana Pilkada tidak langsung karena dianggap menyalahi kedaulatan rakyat, bertentangan dengan konstitusi, dan kemunduran demokrasi.
• Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menekankan Pilkada langsung memberi mandat langsung dari rakyat dan hubungan kuat antara kepala daerah dengan masyarakat.
• PDIP menilai alasan biaya politik tinggi tidak cukup untuk mengubah sistem Pilkada, karena biaya bisa ditekan melalui mekanisme internal partai dan pengawasan rekomendasi kandidat.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Penolakan terhadap wacana Pilkada tidak langsung terus disampaikan oleh PDI Perjuangan. Mengutip hasil Rakernas sebelumnya, Pilkada tidak langsung dinilai menyalahi spirit kedaulatan rakyat. 

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, meskipun baru sekadar wacana namun partainya sudah mengambil sikap secara tegas. “Sikapnya sudah sangat jelas,” kata Hasto saat ditemui di Kota Surabaya, Sabtu (17/1/2026). 

Dalam Rakernas yang berlangsung di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026) lalu, PDIP memang secara blak-blakan menolak wacana Pilkada tidak langsung. Ini disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

PDIP beralasan, Pilkada tidak langsung sebagaimana saat ini bergulir dinilai tidak hanya saja kemunduran demokrasi, tapi juga bertentangan dengan konstitusi. Menurut Hasto, sikap partai ini dirumuskan setelah mendengar aspirasi publik. 

“Ini dilakukan secara demokratis karena menyerap aspirasi rakyat yang diwakili oleh jajaran PDI Perjuangan yang hadir dalam Rakernas,” jelas Hasto yang hadir didampingi oleh pengurus DPD PDIP Jatim dan DPC PDIP Surabaya. 

PDIP merasa khawatir, jika sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD akan menghilangkan kontrol rakyat dalam memilih pemimpin, sebagaimana orde baru. PDIP menegaskan bahwa Pilkada langsung merupakan produk reformasi. 

Hasto mengatakan, pemimpin yang dihasilkan melalui Pilkada langsung akan menjadikan kepala daerah punya hubungan kuat dengan rakyat. “Dengan dipilih langsung oleh rakyat, maka pemimpin punya mandat direct dari rakyat,” ungkap Hasto. 

Baca juga: PDIP Merespon Ucapan Kaesang yang Klaim Kandang Banteng Bakal Berubah Jadi Gajah

TEKAN BIAYA POLITIK

Wacana Pilkada tidak langsung yang bergulir sebelumnya, menyoroti terkait dengan tingginya biaya politik dengan sistem secara langsung. Namun, Hasto menilai alasan semacam itu tidak sepenuhnya membuat sistem Pilkada harus berubah menjadi dipilih DPRD. 

Sebab, Pilkada berbiaya murah sebetulnya bisa dilakukan. Ia mengklaim PDIP telah melakukan itu dalam setiap Pilkada. Hasto mengatakan, PDIP tidak memperjualbelikan rekomendasi partai sebagai syarat penting untuk kandidat kepala daerah. 

Biaya kontestasi pun bisa dilakukan secara gotong royong internal partai. Biaya dimaksud misalnya untuk keperluan saksi. “Kalau dari jajaran partai itu ada yang menyalahgunakan kewenangannya di dalam memberikan rekomendasi itu langsung kita berikan sanksi pemecatan,” tegasnya. 

PDIP OPTIMISTIS 

Dalam kalkulasi politik saat ini, PDIP menjadi satu-satunya parpol yang getol menyuarakan penolakan. Sementara parpol lain memberikan dukungan. Meski dalam hitungan politik di parlemen bisa kalah, namun Hasto tetap optimistis wacana Pilkada tidak langsung bisa gugur. 

Kuncinya adalah aspirasi rakyat. “Karena itulah kami menyadari bahwa PDI Perjuangan tidak akan sendirian. Rakyat yang menyuarakan, civil society yang menyuarakan nanti akan merubah konstelasi politik yang ada di parlemen,” terangnya. 

Baca juga: Kritik Wacana Pilkada Dipilih DPRD, PDIP Jember Sebut Money Politik Masih Bisa Terjadi: Sasaran Beda